Connect With Us

Bawaslu RI Usul Regulasi Pilkada Direvisi

Rachman Deniansyah | Jumat, 6 September 2019 | 18:02

| Dibaca : 228

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melakukan kunjungan untuk mengecek persiapan Bawaslu Tangsel menghadapi Pilkada, di Kantor Bawaslu Tangsel, Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Jumat (6/9/2019). (@TangerangNews / Rachman Deniansyah)

TANGERANGNEWS.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) tengah berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Pasalnya, dalam Undang-undang Pilkada itu, badan penyelenggara yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada bukanlah Bawaslu Kabupaten/Kota, melainkan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota.

Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Mochammad Afifuddin mengatakan, pihak sedang berupaya untuk merevisi UU Pilkada tersebut. Menurutnya UU Pilkada itu menjadi masalah saat Pilkada yang akan dihelat di beberapa daerah, termasuk Tangerang Selatan (Tangsel).

"Kemarin secara kelembagaan kita sudah menyiapkan usulan perubahan, istilahnya revisi terbatas," kata Afif di Kantor Bawaslu Tangsel, Jalan Alamanda, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Jumat (6/9/2019).

Afif mengatakan, pihaknya juga sudah menemui Presiden bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

BACA JUGA:

"Kita sampaikan apa yang kita usulkan terkait dengan perubahan secara nomenklatur (tata nama) terkait Bawaslu atau Panwaslu (termasuk) berapa orangnya (anggotanya), kewenangan-kewenangannya atas politik uang dan seterusnya, kan beberapa berbeda (antara Bawaslu dan Panwaslu)," terangnya. 

Ia menuturkan, Presiden Jokowi menyambut baik atas usulan perubahan itu. Presiden juga telah mengintruksikan Kemendagri untuk melakukan berkoordinasi. 

"Langkah lanjutannya, kami akan audiensi dengan pimpinan DPR. Meskipun saat ini ada masa transisi, tapi kita dorong untuk ketemu pimpinan saat ini dulu. Baru nanti kalau setelah pelantikan Oktober, nanti akan kita dorong lagi," ujarnya. 

Perlu diketahui, permasalahan terkait nomenklatur antara Bawaslu dan Panwaslu itu juga berdampak pada permasalahan terkait badan yang secara sah bertanggung jawab atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sementara, NPHD itu harus ditanda tangani paling lambat pada bulan Oktober. 

Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel telah menyiapkan dana sebesar Rp1,2 miliar untuk Pilkada Tangsel. 

"Sebenarnya problem NPHD tidak hanya di kita (Bawaslu). KPU juga di beberapa daerah menurut informasi yang saya terima, (NPHD) tidak teranggarkan untuk 2019, tapi tahun 2020 Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan langsung ke kita sudah pasti terantisipasi. Nah ini menjadi problem semua pihak sebenarnya," tutur Afif. 

Ia mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk menyelesaikan semua permasalah ini menjelang Pilkada. 

"Tapi intinya hal-hal terkait NPHD akan kita bicarakan. Kalau saya tidak salah, dalam waktu dekat Mendagri akan mengundang KPU dan Bawaslu untuk membahas soal NPHD," ucap dia. 

"Dan sebenarnya ini kan akhirnya mengkonfirmasi apa yang selama ini kita petakan soal kerawanan tahapan. Dalam indeks kerawanan, kita selalu sebutkan bahwa kesiapan daerah untuk menyiapkan anggaran, karena anggaran itu dari daerah, itu selalu ada di awal-awal tahapan," pungkasnya.(MRI/RGI)

AYO! TANGERANG CERDAS
Gebyar Kemerdekaan, Sinar Mas Land Asah Kreatifitas Anak Bangsa

Gebyar Kemerdekaan, Sinar Mas Land Asah Kreatifitas Anak Bangsa

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 15:11

TANGERANGNEWS.com-Memperingati Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, Sinar Mas Land melalui Rumah Pintar BSD City menyelenggarakan

SPORT
2-1, Persita Petik Kemenangan Atas Persiraja

2-1, Persita Petik Kemenangan Atas Persiraja

Rabu, 18 September 2019 | 22:19

TANGERANGNEWS.com-Laga cukup keras berlangsung saat skuat Pendekar Cisadane mejamu Persiraja di Stadion Sport Center Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/9/2019).

MANCANEGARA
Fethullah Gulen Tuding Erdogan Rusak Demokrasi Turki

Fethullah Gulen Tuding Erdogan Rusak Demokrasi Turki

Selasa, 26 Maret 2019 | 17:00

TANGERANGNEWS.com-Ulama kharsimatik, Fethullah Gulen menilai demokrasi di Turki telah dirusak Presiden Recep Tayyip Erdogan. Namun Fethullah Gulen percaya kondisi itu tak akan berlangsung lama.

PROPERTI
4 Pimpinan Definitif DPRD Tangsel Diumumkan, Abdul Rasyid  Jadi Ketua

4 Pimpinan Definitif DPRD Tangsel Diumumkan, Abdul Rasyid Jadi Ketua

Kamis, 19 September 2019 | 21:14

TANGERANGNEWS.com-Abdul Rasyid, politisi Partai Golkar terpilih sebagai Ketua DPRD Tangsel definitif periode 2019-2024 beserta Iwan Rahayu dari PDI Perjuangan, Li Claudia Chandra dari Gerindra, dan Mustofa dari PKS sebagai Wakil Ketua.

"Semua pengalaman dalam hidup mengajarkan pada kita hal - hal yang penting untuk terus maju."

Brian Tracy