Bus ke Baduy Tarif Rp 1 Berlaku Terbatas, Hanya Akhir Pekan Selama Sebulan
Senin, 27 April 2026 | 07:36
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan program pembayaran berbasis QRIS untuk akses transportasi menuju kawasan wisata Baduy.
TANGERANGNEWS.com-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan melayangkan somasi kepada pihak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ichsan Medical Center (STIKES IMC) Bintaro yang di Jalan Raya Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (16/10/2019).
Ketua LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie menjelaskan, somasi itu dilayangkan atas adanya pengaduan dari seorang mahasiswi STIKES IMC, Siti Nurkhairani (Rani) yang digagalkan wisudanya secara tiba-tiba melalui surat.

Padahal, kata Hamim, kliennya itu sudah menyelesaikan masa studinya. Bahkan, sebelumnya telah mendapatkan undangan wisuda, beserta kelengkapannya.
"Kami sudah bertemu dan menyampaikan somasi ke pimpinan kampus ini, bahwa hari ini kedatangan kita meminta pihak kampus menyerahkan ijazah dari klien kami, tapi tetap tidak bersedia," jelas Hamim usai bertemu pihak kampus.
Hamim menerangkan, ada hal janggal dalam permasalahan ini. Menurut pihak kampus, gagalnya wisuda itu dikarenakan Rani bersikap yang tidak kooperatif.
Baca Juga :
Dari pengakuan kampus, kata Hamim, setiap mahasiswa yang menerima beasiswa harus secara rutin bertemu dengan ketua yayasan.
"Padahal melalui chatt-nya (Rani) saya baca, dia itu sudah berusaha untuk bertemu. Bahkan yang lucunya, pihak kampus sendiri sudah dalam waktu dua bulan ini tidak bisa bertemu ketua yayasan," katanya.
Akhirnya pihak kampus menjanjikan dalam waktu tiga hari akan mempertemukan Rani dengan pimpinan yayasan.
"Poinnya saya sampaikan kalau hari ini tidak bersedia tidak masalah. Sejak awal mendapatkan beasiswa, Rani tidak mendapat selembar surat apapun tentang kewajiban-kewajiban itu (hal yang mengatur pertemuan dengan pimpinan yayasan)," terangnya.
Jika sampai waktu yang ditentukan tak dipertemukan oleh pimpinan yayasan, Hamim akan melaporkan permasalah ini ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
"Karena ini keliru, kalau tanda petik STIKES ini diintervensi oleh yayasan. Meskipun STIKES berada di bawah yayasan, tidak bisa diintervensi. Jika mahasiswa ada masalah dengan pihak kampus, biarkan saja diselesaikan oleh mahasiswa. Bukan yayasan mengintervensi STIKES, yang kemudian menekan mahasiswa," katanya.
Pihaknya juga akan berencana mengadukan permasalahan ini ke Ombudsman. "Walaupun ini institusi swasta, tapi ada hak warga negara, hak pendidikan, yang saya rasa Ombudsman bisa masuk menerima laporan kami," terangnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Wakil Ketua II Bidang Non-Akademik STIKES IMC Bintaro Daelami Ahmad mengelak prosesi wisuda Rani telah digagalkan, melainkan hanya di ditunda.
"Jadi kalau permasalahin ini selesai, Rani bisa wisuda tahun depan," ucap Daelami di ruangannya.
Ia beralasan, bahwa semua ini hanyalah kesalahan paham. "Ini hanya masalah komunikasi. Semacam etika normatif saja. Kita akan atur dalam waktu satu sampai tiga hari untuk mengadakan pertemuan dengan beliau (pimpinan yayasan)," pungkasnya.(RMI/HRU)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meluncurkan program pembayaran berbasis QRIS untuk akses transportasi menuju kawasan wisata Baduy.
TODAY TAGKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Hidayat menyebut Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya tidak begitu memberikan dampak pada efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja. Ia berjanji menindak tegas praktik tersebut karena sudah menjadi janji kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Banten.
Massa mahasiswa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026, siang.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews