TANGERANGNEWS.com-Diusianya yang telah 11 tahun, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah berubah pesat sejak dimekarkan dari Kabupaten Tangerang.
Bahkan, Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menyebut, Tangsel kini tak lagi sebagai kota metropolitan, namun megapolitan.
Kota yang harus melayani sekitar 1,6 juta penduduk ini, memiliki tantangan luar biasa soal penyediaan fasilitas publik dan layanan dasar.
Maka, peran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Tangsel menjadi salah satu tumpuan untuk mewujudkan visi Kota Tangsel sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2025-2025, yakni Tangerang Selatan Kota Berkeadilan, Sejahtera dan Nyaman (Berkesan).
BACA JUGA:
Kekompakan ASN dalam mewujudkan visi tersebut ditekankan Benyamin. Ia mengimbau, pelayanan publik dan kepuasan masyarakat harus dinomorsatukan.
“ASN harus menjalankan aturan dan ketentuan yang menjadi pedoman tugas mereka," kata Benyamin. saat perayaan hari jadi Tangsel ke-11 yang diperingati hari ini di di Lapangan Cilenggang, Jalan Raya Cilenggang, Serpong, Tangsel, Selasa (26/11/2019).
Dengan tantangan pembangunan saat ini, kata dia, partisipasi masyarakat pun menjadi bagian yang sangat penting. Sebab, Pemkot Tangsel tidak mungkin mewujudkan visi Tangsel tanpa partispasi aktif warga.
Terlebih, ke depan, lanjutnya, Tangsel kemungkinan akan mengalami pergeseran pada aspek fungsi kota. Selama ini, kata Benyamin, Tangsel terfokus pada empat fungsi, yaitu hunian, pendidikan, kesehatan, serta perdagangan.
“Ke depan tekanannya akan lebih banyak untuk menjadikan Tangsel memberikan fungsi terhadap perdagangan barang dan jasa," pungkasnya.(MRI/RGI)
IHSG kembali dibuka dalam tekanan berat pada perdagangan Senin, 19 Oktober 2026. Indeks Harga Saham Gabungan langsung anjlok 4,31% ke level 4.961,87 atau turun 223 poin dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.
TODAY TAG
Kualitas air dan udara di Indonesia kini menjadi perhatian serius di tengah musim kemarau panjang akibat fenomena cuaca ekstrem.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
Kekuasaan sering kali merasa mengetahui apa yang terbaik bagi rakyatnya. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah dapat membuat peraturan, mengalokasikan anggaran, membangun infrastruktur, dan menentukan arah pembangunan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
