TANGERANGNEWS.com-Pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tangerang mengaku keberatan atas putusan Dewan Hakim Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI Banten terkait sengketa 10 atlet cabang olahraga (cabor) renang.
"Kami tidak sependapat dengan keputusan dari Dewan Hakim, kami keberatan," jelas Dyah Wuri Sulistyati, Bidang Hukum KONI Kabupaten Tangerang saat ditemui TangerangNews seusai sidang putusan di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Sabtu, 26 November 2022.
Seperti diketahui, Dewan Hakim mengabulkan gugatan KONI Tangerang Selatan (Tangsel). Dalam keputusannya, Dewan Hakim mendiskualifikasi 10 atlet cabor renang Porprov VI Banten.
Dari 10 atlet yang dibatalkan keikutsertaannya dalam porprov tersebut, tiga atlet di antaranya membela Kabupaten Tangerang dan tujuh atlet lainnya mewakili Kabupaten Serang.
Selain itu, Dewan Hakim juga memutuskan bahwa medali yang diperoleh atlet renang yang didiskualifikasi tersebut untuk dicabut.
Dyah mengungkapkan, jika dilihat dari legal standing pemohon bahwa atlet ini tidak terdaftar sebagai anggota KONI Tangsel, karena tidak ada nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) maupun perjanjian yang mengikat.
"Juga tidak ada uang pembinaan. Jadi, dia hanya mendapat tahun 2021, tetapi itu 2021 sampai sekarang (2022) tidak ada. Dan uang itu tidak jelas bukan dari KONI. Itu sebenarnya legal standing-nya itu jelas di situ," jelasnya.
BACA JUGA: Menang Gugatan Mutasi 10 Atlet Renang Porprov VI Banten, KONI Tangsel Puas!
Dyah menegaskan bahwa pihaknya keberatan atas keputusan Dewan Hakim. Sebab, tiga atlet renang yang membela Kabupaten Tangerang ini sudah lolos dari tim keabsahan.
"Kita sudah ada MoU dengan atlet itu. Atlet sudah mengajukan permohonan ke pengcab. Dan ini adalah pengcab, bukan anggota KONI. Kecuali kalau itu anggota KONI. Ini mereka hanya pengcab, kalau klub kan bisa kemana-mana," katanya.
Dia menuturkan, tiga atlet renang ini juga sudah mengajukan permohonan untuk masuk ke Kabupaten Tangerang. Ketiganya juga telah berdomisili di Kabupaten Tangerang.
"Mereka sudah pindah domisili ke Kabupaten Tangerang. Bukti-bukti kita lengkap semuanya ada dan itu asli. Sedangkan bukti mereka (pemohon) itu kemarin fotokopi semua. Fotokopi kurang menjadi pertimbangan hukum menurut saya," jelasnya.
Dia mengutarakan, berdasarkan peraturan PRSI poin 15 dan 16 sudah jelas bahwa hanya perpindahan. "Karena ini kan tingkat provinsi, berdasarkan domisili, bukan mutasi. Kalau mutasi itu dari luar provinsi ke Banten memang harus mutasi, harus minta surat persetujuan pindah. Ini tidak ada kok. Hanya tercatat di klub," tegasnya.
LIHAT JUGA: Panpel Cabor Renang Porprov VI Banten Diskusikan Nasib Medali 10 Atlet yang Didiskualifikasi Kasus Mutasi
Dia menambahkan, pihaknya sebenarnya melihat kasus ini secara objektif. Dia juga menyatakan bahwa Kabupaten Tangerang sangat dirugikan. Terlebih, ketiga atlet yang membela Kabupaten Tangerang ini telah bertanding dan meraih emas.
#GOOGLE_ADS#
"Intinya keberatan dengan keputusan ini, karena inilah olahraga, kita junjung sportivitas. Tidak usah bermain di luar sportivitas, karena secara untuk kepentingan atlet kasihan sudah dapat emas digugat. Digugat setelah selesai. Padahal harusnya tahu kalau ini atlet masuk Kabupaten Tangerang ya sudah masuk Kabupaten Tangerang, harusnya di situ digugat, tapi menunggu dulu pertandingan, menunggu menang, berarti kan mereka tidak senang, oh mereka dapat emas baru digugat," paparnya.