TANGERANGNews.com- Kubu pasangan calon Gubernur Banten nomor urut 1, Wahidin Halim - Andika Hazrumy melalui Kuasa Hukum WH - Andika, Ramdan Alamsyah menjelaskan, perkara Pilgub Banten yang diajukan kubu lawan Rano Karno-Embay Mulya Syarif akan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).
"Yang membuat kami lega adalah ketegasan Ketua MK mengenai Legal Formil syarat diajukannya gugatan ke Mahkamah merujuk pada UU No 2016 dan PMK yang dibuat oleh MK sendiri yakni adanya batasan jumlah prosentase selisih suara," ujar Ramdan kepada wartawan, Senin (27/2/2017). Baca Juga : Banten & Arisan Keluarga
Dia menambahkan, selisih suara antara Wahidin Halim dan pasangan nomor urut 2, Rano Karno - Embay Mulya sebesar 1,9 % sesuai PMK dan UU No.20 tahun 2016. Maka jika Rano-Embay menggugat ke MK tidak memenuhi syarat formil hukum.
"Seperti pernyataan Ketua MK hari ini bahwa MK juga menegaskan tidak sembarang selisih hasil suara bisa digugat ke MK. Ada syarat signifikan mulai dari presentase setengah persen sampai dua persen," ucapnya.
Ramdan mengungkapkan kalau tidak memenuhi syarat ini percuma jika mau adukan ke MK. Hal Ini semakin menegaskan bahwa Rano-Embay tidak akan diterima gugatannya jika diajukan ke MK.
"Rano - Embay seharusnya menerima dengan lapang dada dan ikhlas atas kekalahan Pilkada Banten tahun Ini, kan masih ada kesempatan untuk 5 tahun lagi," kata Ramdan.
Ia menyebut semakin memaksakan diri maka akan semakin membuat resah masyarakat Banten karena tidak menerima kekalahan. Nantinya akan semakin membuat suasana gaduh di Banten.
bank bjb resmi meluncurkan rangkaian event lari jarak 10 kilometer bertajuk The Ultimate10K Series Powered by bank bjb, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi olahraga dan pariwisata.
TODAY TAG
Tren penggunaan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan peningkatan seiring bertambahnya infrastruktur pengisian daya yang dikembangkan PT PLN (Persero) bersama berbagai mitra.
PT Jasa Marga (Persero) menjelaskan penyebab kerusakan parah yang terjadi pada ruas jalan tol yang dikelolanya. Termasuk kerusakan yang terjadi di ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang hingga sempat disorot DPR RI Komisi V.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di Pasar Modern BSD, Serpong, pada Rabu 11 Maret 2026, tim gabungan dari Komisi IX DPR RI, BPOM, dan Pemkot Tangsel menemukan sejumlah bahan pangan berbahaya yang masih beredar bebas.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
