TANGERANGNEWS.com - Di tengah gejolak antara buruh dan PT Krakatau Steel soal Pemutusan Hungan Kerja (PHK). Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cilegon mendukung langkah restrukturisasi yang dilakukan oleh pabrik baja milik negara tersebut.
Restrukturisasi disebut untuk menyelamatkan keuangan pabrik baja plat merah itu dari lilitan utang dan kerugian yang terus mendera. Krakatau Steel dilaporkan mempunyai utang hingga Rp40 triliun.
"Dalam pertemuan tersebut HIPMI Cilegon mendukung langkah-langkah dan kebijakan Dirut dalam rangka membenahi perusahaan sehingga PT KS kembali menjadi pabrik baja kebanggaan nasional," kata Ketua HIPMI Cilegon Ahmad Suhandi dalam keterangannya, Jumat (9/8/2018).
Andi mengatakan, dari pemaparan Dirut KS, pabrik pengolahan baja itu sudah tidak menambah utang sejak awal tahun 2019. Dengan begitu, restrukturisasi akan jalan terus dan memulai pembenahan internal.
Baca Juga :
"Saya berkeyakinan Silmy Karim orang yang tepat menangani KS dengan munculnya pabrik-pabrik baja baru di Indonesia pasti turut mempengaruhi perjalanan lambat KS, baja impor, persaingan yg semakin kompetitif dan melihat masalah diinternal KS sendiri juga kami menduga jadi alasan besar KS mengalami kerugian dan menumpuk hutang," kata dia.
Para pengusaha di Cilegon khususnya yang tergabung dalam HIPMI akan terus mendukung langkah bos KS. Ia menilai KS harus diselamatkan demi nama baik Indonesia. (MI/MRI/HRU).
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
TODAY TAG
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) angkat bicara terkait video viral di media sosial yang memperlihatkan aktivitas armada pengangkut sampah di wilayah Bogor, Jawa Barat.
Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan mulai dibuka pada Senin 19 Januari 2026.
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
