TANGERANG-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengkhawatirkan sejumlah objek vital yang ada di Kabupaten Tangerang jika sampai usulan Gubernur Banten Rano Karno soal pemindahan kuasa komando Polres di Tangerang dari Polda Metro Jaya ke Polda Banten disetujui Mabes Polri. #Rano Usul Polres Tangerang masuk ke Polda Banten, Ini Sikap Wali Kota
“Selain Bandara, juga ada PLTU di sini (Desa Kemiri). Objek vital kan itu. Selain itu secara ekonomi makro juga jual mobil semakin susah,” terang Zaki yang mengaku juga telah mendapat aduan penolakan dari masyarakat di Kabupaten Tangerang, Selasa (29/09).
Zaki mengatakan, Rano Karno juga tidak pernah mengajak kepala daerah di Tangerang untuk berkomunikasi atau membahas mengenai usulannya yang kini sedang dikaji Mabes Polri itu.
“Secara informal sih sudah, tetapi kita juga langsung menjawabnya bahwa intinya kita kepala daerah juga keberatan,” terangnya di depan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Tito Karnavian.
Zaki setuju dengan usulan berbagai elemen, jika memang ingin dimaksimalkan lebih baik ditambah Polsek yang ada di Kabupaten Tangerang.
Menurut Kapolresta Tangerang Kombes Pol Irman Sugema, memang idealnya setiap satu kecamatan memiliki Polsek.
“Saat ini hanya ada 17 Polsek dari 29 Kecamatan. Itu bagus kalau dimaksimalkan. Sedangkan total personel di Polresta Tangerang hingga saat ini hanya 1300 dari idealnya 2.000 orang,” tuntasnya.
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
TODAY TAG
ARYADUTA Country Club akan menggelar Tennis Coaching Clinic pada 26–27 September 2026.
Erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara berdampak pada operasional penerbangan rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) - Bandara Internasional Kualanamu, maupun sebaliknya, Rabu 2 September 2026.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews