TANGERANGNEWS.com—Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang meluncurkan Salon La Puan di halaman lapas tersebut, Kamis (14/11/2019). Selama dua hari, pelayanan di salon ini gratis.
Peluncuran salon dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Imam Suyudi.
Menurut Imam, kehadiran salon ini sebagai wadah untuk menyalurkan kemampuan warga binaan.
BACA JUGA:
Sehingga, warga binaan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat umum dalam memberikan pelayanan menata rambut.
"Supaya reputasi mereka (warga binaan) pulih dan bisa kembali bersatu dengan masyarakat,” ujarnya.
Selain salon, pihak lapas juga meluncurkan penatu atau laundry. Dalam launching tersebut, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dengan PT Surya Mandiri, Rumah Berbagi, LPK Puspa Antariksa untuk menunjang operasionalnya.
"Kerja sama ini merupakan bentuk nyata untuk bisa menggerakkan tugas dan fungsi lapas dengan berbagai stakeholder demi pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang terlupakan, yaitu warga binaan," jelasnya.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang Herlin Candrawati menuturkan, para pekerja di penari dan salon merupakan warga binaan.
Para warga binaan yang terlibat sudah mengikuti pembinaan dan memiliki sertifikasi keahlian.
"Bedanya jelas, di sini yang menangani, warga binaan yang sudah mempunyai keterampilan," katanya.
Ia menyebut, pelayanan digratiskan selama dua hari ke depan setelah peluncuran. Ia juga mengaku optimis dapat bersaing dengan usaha sejenis lainnya.
"Selama ini kan ada penilaian masyarakat yang negatif, ini kami buktikan bahwa mereka juga mampu. Harganya juga bersaing,” pungkasnya.(MRI/RGI)
Perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Curug tahun ini tidak hanya diwarnai kegiatan seremonial. Tetapi juga menjadi sarana pembinaan atlet muda melalui gelaran Paramount Petals Cup 2026.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews