TANGERANGNEWS.com–Warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Pinggir Kali Sabi (KMPKS) mendesak pemerintah untuk menurap Kali Sabi.
Hal itu disampaikan Koordinator KMPKS Sugandi saat mendatangi kantor Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di Pintu Air 10 Tangerang, Kota Tangerang, Senin (13/1/2020).
Ia mengatakan pelaksanaan turap Kali Sabi harus segera dilakukan. Pasalnya, kata dia, para warga khawatir karena wilayahnya ini rawan banjir.
"Kami sengaja datang ke sini dengan beberapa perwakilan untuk menanyakan kepastian pelaksanaan turap Kali Sabi," ujarnya.
Ia menyebut warga menagih janji Wahidin Halim yang kini menjabat Gubernur Banten.
"Dari 2012 sampai sekarang Wahidin cuma wacana saja. Padahal rumah kami selalu kebanjiran," jelasnya.
Baca Juga :
Ia berharap pemerintah tidak tumpang tindih maupun saling melempar tanggungjawab ihwal pembangunan untuk menanggulangi bencana ini.
"Intinya harus segera ada solusi dalam aksi penanggulangan banjir. Entah urusan pemerintah pusat atau daerah, yang penting wilayah kami aman dari banjir," katanya.
Kasie Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane Muladi yang diwakili Rano Ardiansyah menuturkan bahwa pihaknya akan menyanpaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada pengelola Ciliwung Cisadane.
"Karena masalah ini merupakan wewenang Ciliwung Cisadane," pungkasnya.(RMI/HRU)
Ruas Jalan Maloko–Dangdang yang selama puluhan tahun rusak dan nyaris tak tersentuh pembangunan dipastikan akan diperbaiki pada 2026 melalui rencana kolaborasi antarpemerintah daerah.
TODAY TAG
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang disebut-sebut dapat menjadi “bom waktu” dan memicu cuaca tidak stabil jika dilakukan secara terus-menerus.
Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama di tahun 2026, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id, pada 26 Januari - 19 Februari 2026.
Warga RW 14 Kelurahan Rawabuntu, Serpong, resmi melayangkan gugatan class action terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dan PT Bumi Serpong Damai (BSD).
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
