Connect With Us

Rawan Banjir, Warga Desak Pemerintah Turap Kali Sabi

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 13 Januari 2020 | 21:06

Warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Pinggir Kali Sabi (KMPKS) saat menyerahkan dokumen aspirasinya di kantor Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di Pintu Air 10 Tangerang, Kota Tangerang, Senin (13/1/2020). (TangerangNews/2019 / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com–Warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Pinggir Kali Sabi (KMPKS) mendesak pemerintah untuk menurap Kali Sabi. 

Hal itu disampaikan Koordinator KMPKS Sugandi saat mendatangi kantor Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di Pintu Air 10 Tangerang, Kota Tangerang, Senin (13/1/2020). 

Ia mengatakan pelaksanaan turap Kali Sabi harus segera dilakukan. Pasalnya, kata dia, para warga khawatir karena wilayahnya ini rawan banjir. 

"Kami sengaja datang ke sini dengan beberapa perwakilan untuk menanyakan kepastian pelaksanaan turap Kali Sabi," ujarnya. 

Ia menyebut warga menagih janji Wahidin Halim yang kini menjabat Gubernur Banten. 

"Dari 2012 sampai sekarang Wahidin cuma wacana saja. Padahal rumah kami selalu kebanjiran," jelasnya. 

Baca Juga :

Ia berharap pemerintah tidak tumpang tindih maupun saling melempar tanggungjawab ihwal pembangunan untuk menanggulangi bencana ini. 

"Intinya harus segera ada solusi dalam aksi penanggulangan banjir. Entah urusan pemerintah pusat atau daerah, yang penting wilayah kami aman dari banjir," katanya.

Kasie Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane Muladi yang diwakili Rano Ardiansyah menuturkan bahwa pihaknya akan menyanpaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada pengelola Ciliwung Cisadane. 

"Karena masalah ini merupakan wewenang Ciliwung Cisadane," pungkasnya.(RMI/HRU)

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

TOKOH
Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Selasa, 3 Februari 2026 | 21:28

Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,

NASIONAL
Atasi Banjir Kali Angke, Pemprov DKI dan Banten Sepakat Kelola Bendungan Polor

Atasi Banjir Kali Angke, Pemprov DKI dan Banten Sepakat Kelola Bendungan Polor

Kamis, 5 Februari 2026 | 07:02

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Pemprov Banten sepakat mengelola Bendungan Polor Kali Angke untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Tangerang hingga Jakarta.

TEKNO
Terbaru! Ini Rekomendasi Software Absensi Terbaik Tahun 2026

Terbaru! Ini Rekomendasi Software Absensi Terbaik Tahun 2026

Selasa, 3 Februari 2026 | 20:28

Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill