TANGERANGNEWS.com–Warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Pinggir Kali Sabi (KMPKS) mendesak pemerintah untuk menurap Kali Sabi.
Hal itu disampaikan Koordinator KMPKS Sugandi saat mendatangi kantor Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) di Pintu Air 10 Tangerang, Kota Tangerang, Senin (13/1/2020).
Ia mengatakan pelaksanaan turap Kali Sabi harus segera dilakukan. Pasalnya, kata dia, para warga khawatir karena wilayahnya ini rawan banjir.
"Kami sengaja datang ke sini dengan beberapa perwakilan untuk menanyakan kepastian pelaksanaan turap Kali Sabi," ujarnya.
Ia menyebut warga menagih janji Wahidin Halim yang kini menjabat Gubernur Banten.
"Dari 2012 sampai sekarang Wahidin cuma wacana saja. Padahal rumah kami selalu kebanjiran," jelasnya.
Baca Juga :
Ia berharap pemerintah tidak tumpang tindih maupun saling melempar tanggungjawab ihwal pembangunan untuk menanggulangi bencana ini.
"Intinya harus segera ada solusi dalam aksi penanggulangan banjir. Entah urusan pemerintah pusat atau daerah, yang penting wilayah kami aman dari banjir," katanya.
Kasie Pengelolaan DAS Cidurian-Cisadane Muladi yang diwakili Rano Ardiansyah menuturkan bahwa pihaknya akan menyanpaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada pengelola Ciliwung Cisadane.
"Karena masalah ini merupakan wewenang Ciliwung Cisadane," pungkasnya.(RMI/HRU)
Maskapai penerbangan Citilink menghadirkan inovasi baru untuk memperkuat pengalaman terbang pelanggannya melalui kolaborasi strategis bersama Krispy Kreme Indonesia.
TODAY TAG
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bertahap yang menimpa sekitar 2.000 pekerja akibat penutupan pabrik sepatu PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Kabupaten Lebak, Banten, menjadi sinyal bahaya bagi keberlangsungan iklim investasi daerah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memastikan pelayanan publik berbasis digital tetap berjalan lancar. Pemkot juga menjamin seluruh data pribadi masyarakat berada dalam kondisi aman
Perdebatan mengenai pajak pembalut sesungguhnya bukan sekadar persoalan berapa rupiah yang harus dibayarkan perempuan ketika membeli kebutuhan menstruasi. Di balik transaksi kecil di pasar dan toko kelontong itu tersimpan persoalan besar
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
