TangerangNews.com

Ratusan Mahasiswa UIN Kembali Turun Aksi ke DPR RI

Rachman Deniansyah | Senin, 30 September 2019 | 18:24 | Dibaca : 920


Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta kembali bertolak ke Jakarta, turun aksi menyerbu Gedung DPR RI yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019). (@TangerangNews / Rachman Deniansyah)


TANGERANGNEWS.com-Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta kembali bertolak ke gedung DPR RI Jakarta di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).

Dalam aksi kali ini, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Jakarta mengusung tagline Ciputat Menggugat. 

Juru bicara KBM UIN Jakarta Adnan Zaffar Putra mengatakan, mereka akan menyuarakan beberapa tuntutan kepada para wakil rakyat. 

BACA JUGA:

"Salah satu tambahan poin yang kita masukkan dalam tuntutan yang lebih aktual adalah kita mengecam keras segala bentuk represif yang dilakukan oleh kepolisian RI," ujar Adnan di UIN Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda, Ciputat, Tangsel, Senin (30/9/2019).

Tuntutan itu, kata Adnan, karena terjadi tindak kekerasan kepada 40 mahasiswa UIN, serta sejumlah mahasiswa dan pelajar dari wilayah lain saat aksi sebelumnya. 

Sementara tuntutan lainnya, lanjut Adnan, serupa dengan tuntutan sebelumnya, yaitu pengusutan terkait pembakaran hutan dan lahan (Karhutla), insiden di Papua, RUU Penghapusan Kekerasa Seksual (P-KS), Perppu terkait UU KPK, dan RUU Pertanahan. 

Kali ini, kata dia, sekitar 700 mahasiswa yang turun berdemontrasi.  

"Ini tak hanya dari UIN saja,  namun dari beberapa universitas,  seperti UNPAM dan UMJ," jelasnya.

Ia mengatakan, inisiatif untuk turun ke jalan karena membela rakyat Indonesia. 

"Kita tidak bisa mengatakan kita bagian dari rakyat Indonesia itu enggak bisa, kita itu memang rakyat Indonesia itu sendiri kok. Jadi kalau ada yang mengatakan gerakan mahasiswa itu gerakan tukang becaklah, gerakan anak sekolahlah, itu jelas tidak," tegasnya. 

#GOOGLE_ADS#

Ia menegaskan, aksi yang digelar sehari sebelum pelantikan anggota DPR RI terpilih ini merupakan sebuah gerakan akumulatif. 

"Karena ini adalah gerakan akumulatif yang lebih masif yang akan kita alamatkan ke DPR yang tidak dapat memenuhi janji-janjinya," pungkasnya.(MRI/RGI)