TANGERANGNEWS.com-Pegiat Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) mendesak Bawaslu Tangsel untuk mengusut tuntas dugaan praktik politik uang pada Pemilu 2019 di Tangsel.
Diketahui, Bawaslu Tangsel tengah melakukan investigasi dugaan praktik politik uang yang dilakukan salah satu caleg Partai Demokrat di Tangsel.
Dugaan itu mencuat saat warga melaporkan ke Bawaslu karena ditemukan uang senilai Rp50 ribu serta kartu nama caleg berisinial NY tersebut dalam formulir C6 saat hari pencoblosan di TPS wilayah Lengkong Wetan, Serpong, Rabu (17/4/2019) lalu.
"Kita perlu apresiasi kinerja Bawaslu Tangsel yang cepat merespon dugaan politik uang yang terjadi di Lengkong Wetan, namun yang mesti kita tanyakan apakah kinerja Bawaslu Tangsel sudah maksimal atau belum," ungkap Koordinator Divisi Monitoring dan Kebijakn Publik TRUTH, Ahmad Priatna saat dihubungi Tangerangnews, Jumat (19/4/2019).
Baca Juga :
Untuk memastikan bahwa Bawaslu bekerja serius terkait dugaan politik uang tersebut, Priatna pun mengajak masyarakat untuk mengawal proses penuntasan temuan tersebut.
"Jangan hanya sekedar formalitas namun tidak ada titik jelas atas penyelesaiannya. Harapan masyarakat bahwa ada efek jera kepada pelaku pelanggar Pemilu," imbuhnya.
Ia menegaskan, pihaknya akan menuntut Bawaslu Tangsel jika nantinya kasus praktik uang tersebut kemudian dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
"Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 Bab III tentang Penanganan Pelanggaran Pasal 17 bahwa Bawaslu diberi waktu selama 7 hari untuk memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran," bebernya.
Langkah tegas itu diambil, lantaran pihaknya menilai bahwa pelanggar semacam itu harus dihukum dengan tegas. Priatna merujuk kepada Pasal 523 poin 3 UU 7/2017 Tentang Pemilu.
“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36 juta," tutupnya mengutip bunyi pasal tersebut(RMI/HRU)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah melakukan rekonstruksi pada ruas Jalan Teluknaga–Dadap, Kabupaten Tangerang yang kondisiya rusak parah hingga kerap dikeluhkan masyarakat.
TODAY TAG
PT Korindo Heavy Industry bersama Yayasan Korindo menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk Ayo Menanam dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.
Paramount Petals meluncurkan Mimosa, klaster hunian terbaru bergaya American Classic yang menjadi proyek residensial kelima di kawasan kota mandiri tersebut.
Pelaku usaha mikro kecil dan menengah menengah (UMKM) yang hendak berjualan atau memamerkan produknya, dapat membuka stan tanpa biaya sewa di event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIII Provinsi Banten tahun 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
