Connect With Us

Pengumuman Caleg Terpilih Tangsel Diprediksi Mundur

Rachman Deniansyah | Senin, 29 Juli 2019 | 20:18

Kantor KPU Tangerang Selatan. (@TangerangNews / Rachman Deniansyah)

 

TANGERANGNEWS.com- Masa sidang penanganan perkara perselisihan hasil  Pemilihan  Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konsititusi (MK) tinggal menghitung hari. 

Sesuai tahapannya, pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 2019 MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim. Selanjutnya MK akan memutuskan seluruh hasil sidang mulai 6 sampai 9 Agustus mendatang. 

Hasil sidang itu salah satunya memutuskan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, dan Partai Hanura terhadap hasil Pemilu 2019 yang berdampak mundurnya pengumuman calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD Tangsel terpilih. 

"Kemudian dari 6 sampai 14 Agustus itu penyerahan salinan putusan dan pemuatan dalam laman," jelas Achmad Mudjahid Zein, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (29/7/2019).

Sesuai tahapan tersebut, KPU Tangsel akan segera melakukan pleno penetapan para Calon Legislatif (Caleg) yang terpilih untuk menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel.

Baca Juga :

Mujahid memprediksi pleno tersebut bisa dilakukan sekitar 10 Agustus 2019.

“Karena banyak daerah yang disidangkan, jadinya MK memberi jadwal pengumuman keputusan itu 6 sampai 9 Agustus. Untuk Tangsel kita belum tahu tanggal berapa akan diumumkannya. Sehingga kami memprediksi antara 10 sampai 11 Agustus itu kita bisa masuk pada tahapan pleno penetapan Caleg terpilih,” jelas Mujahid. 

Namun, menurutnya perkiraan itu bisa saja berubah menjadi lebih lama. Ia menjelaskan,  pihaknya hanya dapat menunggu keputusan MK.

"Yang jelas sih nanti sampai tanggal 14 Agustus itu (paling lambat) tahapan penyerahan salinan putusan dari MK ke KPU RI, lalu baru ke kita (KPU Tangsel). Jadi nanti kita tergantung. Pokoknya nanti dari putusan itu kita secepatnya melakukan penetapan," terangnya. 

Mujahid mengatakan, pihaknya telah mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir. Ia menyerahkan segala putusan kepada MK. 

"Nah ikhtiarnya sudah. Kita hanya menjawab apa adanya. Hasil yang sudah diputuskan oleh KPU," imbuhnya. 

Kondisi tersebut juga akan berpengaruh pada waktu pelantikan anggota DPRD Tangsel dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya.  

Sesuai Surat Keputusan (SK), masa jabat anggota DPRD Kota Tangsel akan berakhir pada 5 Agustus 2019.

Moch Ramlie, Ketua DPRD Kota Tangsel mengatakan, Anggota DPRD Kota Tangsel periode sebelumnya akan tetap bekerja selama menunggu pelantikan tersebut. 

“Kita kan bekerja sampai ada pelantikan yang baru, jadi selama menunggu pelantikan DPRD periode 2019-2024 maka kita yang periode saat ini akan terus bekerja untuk rakyat,” singkatnya.(RMI/HRU)

AYO! TANGERANG CERDAS
Minat Anak Muda Jadi Peneliti Meningkat, BRIN Buka Lowongan Tiap Tahun

Minat Anak Muda Jadi Peneliti Meningkat, BRIN Buka Lowongan Tiap Tahun

Jumat, 19 Desember 2025 | 14:29

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat peningkatan jumlah anak muda yang tertarik menekuni dunia riset dari tahun ke tahun.

BANDARA
Penumpang Libur Nataru di Bandara Soetta Tembus 1,18 Juta, Denpasar dan Singapura Jadi Destinasi Favorit

Penumpang Libur Nataru di Bandara Soetta Tembus 1,18 Juta, Denpasar dan Singapura Jadi Destinasi Favorit

Selasa, 23 Desember 2025 | 19:21

Mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang, menunjukkan lonjakan yang signifikan.

OPINI
Penutupan TPA Cipeucang dan Kegagalan Antisipasi Masalah Publik di Tangerang Selatan

Penutupan TPA Cipeucang dan Kegagalan Antisipasi Masalah Publik di Tangerang Selatan

Selasa, 23 Desember 2025 | 20:09

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Kota Tangerang Selatan belakangan ini memicu krisis pengelolaan sampah yang cukup serius. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat dari munculnya tumpukan sampah di berbagai jalan

TEKNO
Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana, Ini Aturannya

Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana, Ini Aturannya

Rabu, 24 Desember 2025 | 12:01

Penolakan pembayaran menggunakan uang rupiah, termasuk dalam bentuk tunai, di wilayah Indonesia dapat berujung sanksi pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill