TANGERANGNEWS.com-Aktivis antikorupsi, Ade Irawan, memantapkan diri berkontestasi di Pilkada Tangsel 2020. Ade telah mendaftarkan diri di beberapa partai politik di Tangsel.
Mantan Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) itu telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon (balon) Wali Kota melalui PDI-Perjuangan dan PKB. Sabtu (19/10/2019), Ade menyambangi sekretariat Dewan pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Ruko Cendana Residence, Serua, Ciputat, Sabtu (19/10/2019).
Kedatangan Ade ke partai milenial itu juga untuk mengikuti penjaringan balon Wali Kota Tangsel pada Pilkada 2020.
Kepada TangerangNews, Ade bercerita, tekadnya maju menjadi salah satu balon Wali Kota Tangsel karena ia menilai kota satelit Jakarta itu paling ideal untuk dijadikan kota percontohan di Indonesia.
Baca Juga :
Ditanya terkait komitmennya untuk Tangsel, Ade mengatakan sebagai aktivis antikorupsi, ia bertekad mewujudkan Tangsel bersih dari praktik korupsi.
“Tangsel bisa lebih maju lagi Mudah-mudahan Tangsel bisa menjadi contoh. Orang bisa optimis lagi bahwa otonomi daerah dengan kewenangan besar bisa mewujudukan kesehjahteraan. Tangsel bisa jadi percontohan bagi daerah lain,” ujar Ade.
Ade meyakini, dengan memberantas korupsi, maka kesejahteraan di suatu daerah akan terwujud.
“Ini langkah kami dengan PSI, ingin mendorong terwujudnya kesejahteraan di Tangsel. Latar belakang saya, tujuan kami melawan korupsi antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan,” imbunya.
Ade yakin, dengan potensi serta sumber daya, terutama sumber daya manusia yang saat ini dimiliki Tangsel, visi tersebut sangat memungkinkan terwujud.
Sementara terkait visi kepemimpinannya, Ade akan memulai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan antikorupsi.
“Saya akan all out, omong kosong kalau kita bicara kesejahteraan kalau tidak melawan korupsi,” tegasnya.(RMI/HRU)
Sebanyak 6.700 pelari meramaikan Gemilang KORPRI Night Run 2026 di kawasan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 10 Oktober 2026.
TODAY TAG
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Bagi sebagian besar orang, dunia akademik dan politik adalah dua kutub yang berbeda. Yang satu adalah menara gading tempat para pemikir memburu kebenaran, sementara yang lain adalah arena berlumpur tempat kekuasaan diperebutkan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
