Kabar Gembira! RUU Perampasan Aset Ditargetkan Rampung Desember 2026
Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:43
Komisi III DPR RI tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
TANGERANGNEWS.com-Pihak Kepolisian meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperbanyak pemasangan CCTV di area publik. Hal ini untuk mempermudah penegak hukum mengungkap kasus kejahatan.
Hal itu dipicu kesulitan Polres Tangsel mengungkap kasus pelecehan seksual yang terjadi selama setahun terakhir. Setidaknya dari enam kasus peremasan payudara, polisi baru bisa mengungkap satu kasus. Minimnya alat bukti membuat petugas kesulitan mengungkap pelaku.
"Kami berikan (masukan) ke pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk bisa memasang CCTV," ucap Waka Polres Tangsel Kompol Stephanus Luckyto di Mapolres Tangsel, Senin (19/10/2020).
Baca Juga :
Rekaman CCTV, ditegaskannya, sangat membantu pihaknya untuk mengindentifikasi pelaku kejahatan.
"Karena itu sebagai alat petunjuk yang sangat valid dan shahih (sah) di dalam mengungkap siapakah pelaku kejahatan itu," katanya.
Upaya yang dilakukan Polres Tangsel untuk meminimalisir kejahatan yang merugikan kaum wanita itu, yakni meningkatkan pengamanan di lokasi yang sering terjadi kejahatan tersebut.
"Polres Tangerang Selatan bersama jajaran Polsek akan meningkatkan kekuatan jumlah personel dalam rangka mengamankan aktivitas masyarakat, entah itu melaksanakan olahraga, maupun sejenisnya," katanya. (RMI/RAC)
Komisi III DPR RI tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
TODAY TAGPeringatan kemerdekaan republik ini sejatinya memanggil kembali janji emansipasi yang paling mendasar, yakni pembebasan nalar manusia dari segala bentuk perhambaan feodal.
Sinar Mas Land kembali menorehkan prestasi gemilang di industri properti nasional dengan menyabet empat penghargaan bergengsi sekaligus dalam ajang Golden Property Awards (GPA) People's Choice 2026
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews