TANGERANGNEWS.com-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon 'mengeroyok' dugaan korupsi pembangunan jalan lingkar selatan (JLS), Cilegon. Kedua institusi penegak hukum itu menangani kasus satu jalan beda ruas.
Kejati Banten menangani dugaan korupsi pada jalan ruas arah Anyer, sementara Kejari Cilegon menangani dugaan korupsi ruas jalan arah Cilegon.
Pembangunan ruas jalan di JLS dilakukan beberapa tahap. Pembangunan JLS dilakukan pertama kali pada 2010 sepanjang 16 kilometer. Pengerjaannya bertahap dan baru rampung pada 2015 lalu.
Tahapan itu dilakukan pada 2010 hingga 2015 dengan beberapa kali tender dan pengerjaannya dilakukan oleh beberapa perusahaan. Anggaran yang dikucurkan untuk jalan sepanjang 16 kilometer itu mencapai Rp120 miliar. Dana pembangunnya berasal dari bantuan Pemprov Banten dan APBD Cilegon.
BACA JUGA:
Kejati dan Kejari Cilegon menduga adanya korupsi pada pembangunan jalan tersebut. Dugaan itu menguat pada saat dua ruas jalan di kilometer 40 ambrol saat banjir pada 2017.
"Kita sebelah menyebelah nih, kita sebelah kiri dan kejati sebelah kanan. Tahunnya pelaksanaan pekerjaannya juga beda setahun. Kalau kami 2013 kalau Kejati 2014," kata Kepala Kejari Cilegon Andi Mirnawaty kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).
Andi menjelaskan, Kejari saat ini fokus pada dugaan korupsi di JLS sepanjang 2,5 kilometer. Pengerjaannya dilakukan pada 2013.
"Sudah lebih 20 orang (diperiksa), jadi memang sekarang kita memastikan tinggal satu itu jumlah kerugian negaranya setelah itu kita penetapan tersangka dan pelimpahan ke pengadilan," tuturnya.
Kejari masih menunggu hasil dari tim ahli yang melakukan perhitungan kerugian negara. Pihaknya, lanjut Mirna, sudah terjun ke lapangan bersama ahli untuk scanning jalan.
Hal itu dilakukan guna mengetahui apakah benar ada ketidaksesuaian antara pengerjaan dan rencana anggaran belanja yang menghabiskan dana APBD sebesar Rp13 miliar. (MI/MRI/RGI)
Sejumlah pusat perbelanjaan besar di wilayah Tangerang memutuskan membatalkan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026. Keputusan ini diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap masyarakat di Sumatera
TODAY TAG
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memastikan penerapan Upah Minimum Kota Tangerang 2026 akan dikawal secara menyeluruh setelah besaran upah ditetapkan sebesar Rp5.399.045 dan mulai berlaku per 1 Januari 2026.
Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pengendara yang hendak menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, mendapat kelonggaran aturan lalu lintas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meluncurkan satu unit Mobil Training Kejuruan Teknik Motor yang siap blusukan ke desa-desa untuk memberikan pelatihan bengkel gratis kepada masyarakat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
