Connect With Us

Kejati Banten & Kejari Cilegon Tangani Dugaan Korupsi JLS Cilegon

Mohamad Romli | Selasa, 6 Agustus 2019 | 15:38

| Dibaca : 1751

Kepala Kejari Cilegon Andi Mirnawaty. (@TangerangNews / Mochamad Iqbal)

TANGERANGNEWS.com-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon 'mengeroyok' dugaan korupsi pembangunan jalan lingkar selatan (JLS), Cilegon. Kedua institusi penegak hukum itu menangani kasus satu jalan beda ruas.

Kejati Banten menangani dugaan korupsi pada jalan ruas arah Anyer, sementara Kejari Cilegon menangani dugaan korupsi ruas jalan arah Cilegon.

Pembangunan ruas jalan di JLS dilakukan beberapa tahap. Pembangunan JLS dilakukan pertama kali pada 2010 sepanjang 16 kilometer. Pengerjaannya bertahap dan baru rampung pada 2015 lalu. 

Tahapan itu dilakukan pada 2010 hingga 2015 dengan beberapa kali tender dan pengerjaannya dilakukan oleh beberapa perusahaan. Anggaran yang dikucurkan untuk jalan sepanjang 16 kilometer itu mencapai Rp120 miliar. Dana pembangunnya berasal dari bantuan Pemprov Banten dan APBD Cilegon.

BACA JUGA:

Kejati dan Kejari Cilegon menduga adanya korupsi pada pembangunan jalan tersebut. Dugaan itu menguat pada saat dua ruas jalan di kilometer 40 ambrol saat banjir pada 2017.

"Kita sebelah menyebelah nih, kita sebelah kiri dan kejati sebelah kanan. Tahunnya pelaksanaan pekerjaannya juga beda setahun. Kalau kami 2013 kalau Kejati 2014," kata Kepala Kejari Cilegon Andi Mirnawaty kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).

Andi menjelaskan, Kejari saat ini fokus pada dugaan korupsi di JLS sepanjang 2,5 kilometer. Pengerjaannya dilakukan pada 2013.

"Sudah lebih 20 orang (diperiksa), jadi memang sekarang kita memastikan tinggal satu itu jumlah kerugian negaranya setelah itu kita penetapan tersangka  dan pelimpahan ke pengadilan," tuturnya.

Kejari masih menunggu hasil dari tim ahli yang melakukan perhitungan kerugian negara. Pihaknya, lanjut Mirna, sudah terjun ke lapangan bersama ahli untuk scanning jalan.

Hal itu dilakukan guna mengetahui apakah benar ada ketidaksesuaian antara pengerjaan dan rencana anggaran belanja yang menghabiskan dana APBD sebesar Rp13 miliar. (MI/MRI/RGI)

BANDARA
Hore, Pengunjung & Pengantar Boleh Masuk Area Check-in Terminal 2 Bandara Soetta

Hore, Pengunjung & Pengantar Boleh Masuk Area Check-in Terminal 2 Bandara Soetta

Kamis, 12 Desember 2019 | 15:23

TANGERANGNEWS.com-Area check-in di Terminal 2 Domestik Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang yang sebelumnya hanya untuk penumpang pesawat dan karyawan bandara, kini dibuka untuk umum.

BANTEN
Mardiono Diusung Maju Caketum PPP pada Muktamar 2020

Mardiono Diusung Maju Caketum PPP pada Muktamar 2020

Rabu, 11 Desember 2019 | 15:23

TANGERANGNEWS.com-DPW PPP Banten mengusung wakil ketua umum PPP, Mardiono maju sebagai calon ketua umum pada Muktamar yang akan diselenggarakan pada Februari 2020. Mardiono merupakan mantan ketua DPW PPP sekaligus pengusaha.

PROPERTI
Terbitnya Permen PUPR tentang P3SRS Bikin Penghuni Menjerit

Terbitnya Permen PUPR tentang P3SRS Bikin Penghuni Menjerit

Selasa, 26 November 2019 | 17:00

TANGERANGNEWS.com-Terbitnya Peraturan Menteri (Permen) PUPR No 23 tahun 2019 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) masih menjadi polemik. Sejumlah penghuni apartemen mengungkapkan

"Tanpa strategi, eksekusi bisa kehilangan arah, Tanpa eksekusi, strategi tidak ada gunanya."

Morris Chang