TANGERANGNEWS.com  - Kapal-kapal yang hendak sandar di pelabuhan Banten baik pelabuhan umum maupun terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) kini tak perlu datang ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten. Cukup memakai aplikasi dalam mengurus izin sandar dan bongkar muat.

Untuk mempercepat proses perizinan berupa informasi barang dan dokumen, KSOP Banten meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Hapi Pape (harmonisasi inaportnet dalam pelayanan pelabuhan). Hapi Pape diluncurkan untuk mengakomodir proses perizinan di TUKS yang ada di Banten.

"Jadi Hapi Pape ini adalah dalam rangka harmonisasi pemanfaatan inaportnet pada kegiatan pelayanan kepelabuhanan di pelabuhan Banten. Ini diharapkan menjadi pionir bagi pelayanan innaportnet bagi TUKS, karena untuk seluruh Indonesia baru di Banten ini, mudah-mudahan ini akan dicontoh oleh pelabuhan lain yang memiliki TUKS," kata Kepala KSOP Kelas I Banten Herwanto kepada wartawan, Kamis (5/9/2019).

Di Banten, lanjut Herwanto, terdapat 57 TUKS di sepanjang pesisir. TUKS rata-rata milik industri yang berada di Banten. Sistem inaportnet sebenarnya sudah ditetapkan di pelabuhan umum seperti Pelabuhan Banten (Pelindo II) maupun Krakatau Bandar Samudera (KBS). Namun, untuk pelayanan di TUKS masih manual.

Baca Juga :

• 9 Ribu Kapal Sandar di Pelabuhan di Banten, Syahbandar Terapkan Zonasi
• Efisiensi Perizinan, KSOP Terapkan Inaportnet di 5 Pelabuhan

Hari ini, Kamis (5/9) KSOP resmi meluncurkan sistem tersebut untuk TUKS. Penerapan ini diklaim pertama di Indonesia. Harapannya, sistem serupa dapat dicontoh oleh daerah lain agar proses perizinan lebih efisien.

"Di Banten ada 57 TUKS. Untuk BUP-nya sudah menggunakan innaportnet tapi TUKS-nya kan belum sehingga ini untuk pelayanannya kita harmonisasikan," kata dia.

Herwanto menambahkan, pada 2020 mendatang, semua TUKS di Banten diharapkan bisa menerapkan sistem tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerapkan sistem inaportnet terlebih dahulu mendaftar.

Pihak KSOP kemudian akan mengecek sistem yang ada di terminal tersebut untum kemudian disetujui dan diregistrasi melalui sistem pusat di Kementerian Perhubungan.

"Sistem yang siap KBS, yang lain juga sudah siap tetapi mereka akan mendaftar dulu setelah mendaftar kita akan registrasi dan kita cek sarananya kalau sudah siap di 2020 sudah harus ada yang go," tuturnya.(RMI/HRU)