TANGERANGNEWS.com-Plt Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja membantah tudingan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) tentang tiga aplikasi layanan publik berbasis daring yang diluncurkan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Rabu (278/12/2017) belum bisa diakses oleh publik.
"Ketiga aplikasi itu belum dibuat versi Android dan belum ada di Play Store," kata Soma Atmaja.
Namun, lanjut Soma, saat ini untuk layanan Layanan e-BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) saat ini sudah bisa diakses oleh para pengguna yaitu Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
"Kami berikan user ID kepada mereka," tambahnya.
Sementara, untuk aplikasi Tangerang Pitulung baru bisa diakses publik pada bulan Maret 2018, karena aplikasi hibah dan bansos tersebut untuk realisasi tahun anggaran 2019.
BACA JUGA :
Menurut Soma, untuk aplikasi ketiga pun, yakni sistem informasi pelayanan perizinan terpadu (sipinter 2) pun sudah bisa diakses publik, melalui website Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang.
"Sipinter 2 bisa diakses di website DPMPTSP," tukasnya.(DBI/HRU)
Menjelang puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang melakukan langkah preventif ketat di sektor transportasi udara.
TODAY TAG
Sebanyak 1.683 Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Tangerang masuk kategori wilayah kumuh. Jumlah tersebut tersebar di 246 desa dari 29 kecamatan.
Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pengendara yang hendak menuju kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, mendapat kelonggaran aturan lalu lintas.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merilis hasil Tes Kemampuan Akademik atau TKA 2025 untuk siswa kelas 12.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
