Connect With Us

Datangi DPRD, ALTTAR Tolak Rencana Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan

Maya Sahurina | Kamis, 1 Agustus 2019 | 20:43

Para buruh dari Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) saat berdiskusi dengan DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Kamis (1/8/2019). (TangerangNews/2019 / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Puluhan buruh dari 14 organisasi serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tangerang di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Kamis (1/8/2019).

Kedatangan mereka menurut salah seorang anggota ALTTAR, Wawan, untuk menyampaikan tuntutan menolak rencana pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

"Kami menolak keras terhadap rencana revisi undang-undang ketenagakerjaan versi pemerintah dan pengusaha," ujar wawan, usai menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (1/8/2019).

Para buruh dari Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) saat berdiskusi dengan DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Kamis (1/8/2019).

Ia menambahkan, apabila revisi dilakukan maka kesejahteraan buruh akan menjadi sulit dan kaum buruh se-Banten akan bergerak bersama untuk melakukan penolakan bersama.

Ia meminta hasil pertemuan dengan DPRD Kabupaten Tangerang direkomendasikan kepada Bupati Tangerang untuk dapat ditindaklanjuti.

“Kami tetap melakukan koordinasi dengan buruh di Tangerang terkait pernyataan sikap terhadap rencana revisi UU No 13 tahun 2003 yang kami nilai bahwa negara tidak hadir dalam memberikan kesejahteraan buruh," tambahnya.

Baca Juga :

Senada, Jayadi masih dari ALTTAR mengatakan pihaknya akan melakukan penolakan dengan seluruh buruh yang berada di Banten. 

"Rencananya akan melakukan perlawanan, menolak keras revisi undang-undang tersebut," katanya.

Ahmad Supriyadi, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang.

Ahmad Supriyadi, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang.

Semntara, Ahmad Supriyadi, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang mengatakan, pihaknya akan mengirim surat ke Bupati Tangerang bahkan ke DPR RI jika memang undang-undang tersebut akan direvisi.

"Karena sepanjang pengetahuan saya ini di DPR RI,  di badan legislasinya belum ada agenda untuk merevisi undang-undang tersebut," katanya.

Ahmad menambahkan, isu rencana revisi undang-undang itu hanya ketakutan dan kekhawatiran para buruh saja.

"Jadi hal ini masih menjadi rumor dan isu saja," tutupnya.(RMI/HRU)

KOTA TANGERANG
Resmi Dibentuk, ASITA Kota Tangerang Siap Genjot Industri Pariwisata Lokal

Resmi Dibentuk, ASITA Kota Tangerang Siap Genjot Industri Pariwisata Lokal

Selasa, 9 Desember 2025 | 19:11

Industri pariwisata Kota Tangerang mendapatkan suntikan energi baru. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Kota Tangerang secara resmi dibentuk.

MANCANEGARA
Zohran Mamdani Diproyeksikan Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York 

Zohran Mamdani Diproyeksikan Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York 

Rabu, 5 November 2025 | 12:34

Nama Zohran Mamdani menjadi sorotan dunia usai hasil proyeksi pemilu menunjukkan dirinya unggul jauh dalam pemilihan Wali Kota New York.

NASIONAL
Anggota DPR Sindir Influencer yang Galang Dana Bantuan Rp10 M untuk Bencana Sumatera Sok Paling Berjasa

Anggota DPR Sindir Influencer yang Galang Dana Bantuan Rp10 M untuk Bencana Sumatera Sok Paling Berjasa

Selasa, 9 Desember 2025 | 10:38

Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya menyoroti masih adanya pihak yang dianggap mengklaim paling berjasa dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill