TANGERANGNEWS.com-Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) dikabarkan akan melakukan sosialisasi mengenai penerapan nomor kendaraan ganjil genap di Tol Tangerang - Jakarta, Senin (2/4/2018).
Namun sosialisasi tersebut belum dilaksanakan alias nihil. Sebab BPTJ masih menggodok kebijakan tersebut.
Terlebih, Kepala Dinas Perhubungan Saeful Rohman pun tidak mendapatkan informasi mengenai penerapan sosialisasi tersebut. Ia mengatakan, BPTJ belum memberikan keterangan resmi kepada dirinya.
"Belum, belum tahu, belum dapat kabarnya kalau soal sosialisasi," kata dia kepada TangerangNews, Senin (2/4/2018).
Menurutnya, BPTJ masih melakukan survei data kendaraan roda empat terkait penerapan sosialisasi itu.
"Tapi BPTJ sedang mensurvei ke lapangan, masih mendata jumlah kendaraan yang melintas di sana," ujarnya.
Saeful juga belum mengetahui secara pasti kapan ganjil genap diterapkan di Tol Tangerang - Jakarta. "Penerapannya saya belum jelas, ya diperkirakan secepatnya," terangnya.
Untuk diketahui, Kepala BPTJ Bambang Prihartono pelaksanaan ganjil genap di Tol Tangerang diterapkan sama dengan kebijakan tersebut di Tol Bekasi yang lebih dulu diterapkan pada 12 Maret 2018 lalu.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan memberlakukan pembatasan kendaraan berat yang melintas di Tol Tangerang pada pukul 06.00 - 09.00 WIB.(RAZ/HRU)
Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut
TODAY TAG
Mayapada Hospital Tangerang (MHTG) yang berada di bawah naungan Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.) siap mengoperasikan fasilitasnya sebagai pusat rujukan kanker di Provinsi Banten.
Guna meningkatkan produktivitas padi sawah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk inovasi dan riset ilmiah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
