Connect With Us

Disebut 22 TPS Coblos Ulang Rawan Politik Uang, Ini Reaksi KPU & Bawaslu

Achmad Irfan Fauzi | Selasa, 23 April 2019 | 16:00

TPS 03 Kampung Bekelir, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com-KPU dan Bawaslu Kota Tangerang menanggapi pernyataan pengamat politik yang menilai 22 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) rawan politik uang.

Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kegiatan politik uang pada pelaksanaan PSU nanti dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kita akan berkoordinasi dengan teman-teman pengawas pemilu kemudian juga dengan teman-teman keamanan," ujarnya di kantor KPU Kota Tangerang, Selasa (23/4/2019).

BACA JUGA:

Menurutnya, pelaksanaan PSU di 22 TPS yang tersebar di Kecamatan Benda, Cipondoh, Larangan, Jatiuwung, Cibodas dan Karawaci pada 27 April nanti harus berlangsung kondusif seperti halnya pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April kemarin.

"Yang terpenting hari H kemarin sudah kondusif. Mudah-mudahan di tanggal 27 April juga berjalan baik dan kondusif," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim menuturkan, segala potensi pelanggaran Pemilu khususnya politik uang dalam pelaksanaan PSU harus dicegah.

Pencegahan itu, kata dia, harus dilakukan demi pelaksanaan PSU yang jujur dan adil sebagaimana harapan penyelenggara pemilu.

"Setiap potensi pelanggaran dalam Pemilu khususnya dalam pelaksanaan PSU semua harus bisa dicegah dan diantisipasi agar pelaksanan PSU berjalan sesuai yang kita harapkan bersama, yakni PSU yang jurdil," tukasnya.

Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) Mirza Shahreza menilai kegiatan PSU berpotensi adanya politik uang.

"Setiap pemungutan suara ulang maupun tidak ulang di TPS itu tetap ada potensi money politic atau serangan fajar," ujar Mirza di kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Senin (22/4/2019).

Penulis buku Komunikasi Politik ini mengatakan, potensi politik uang saat menjelang proses pemungutan suara sangat sulit dikontrol oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab menurutnya, politik uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan jaringan tim sukses hingga ke titik simpul.

"Menurut saya Bawaslu sulit mengontrol dari jaringan-jaringan yang ada di masyarakat karena terkadang itu bermain di luar publik yang umum. Jadi jaringan simpul dari masyarakat," ucapnya.(MRI/RGI)

NASIONAL
Kemnaker Gandeng TikTok Cetak 100 Ribu Konten Kreator Lewat Program BISA

Kemnaker Gandeng TikTok Cetak 100 Ribu Konten Kreator Lewat Program BISA

Kamis, 16 April 2026 | 08:32

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng TikTok Indonesia untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan pola kerja di era ekonomi digital.

SPORT
Ajak Warga Peduli Kesehatan Mata, RS Mata Achmad Wardi Gelar Run for Vision 2026 di Serang 

Ajak Warga Peduli Kesehatan Mata, RS Mata Achmad Wardi Gelar Run for Vision 2026 di Serang 

Senin, 13 April 2026 | 19:17

RS Mata Achmad Wardi menggelar ajang lari Run for Vision 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun rumah sakit yang jatuh setiap 21 April.

HIBURAN
Cuma 2 Hari, Serunya Keliling Nusantara di Pesta Budaya Gading Serpong

Cuma 2 Hari, Serunya Keliling Nusantara di Pesta Budaya Gading Serpong

Minggu, 5 April 2026 | 14:06

Akhir pekan ini warga Tangerang dan sekitarnya tidak perlu bingung mencari tempat hiburan.

BISNIS
Setelah 5 Tahun, Menantea Akhiri Operasional Seluruh Gerai April 2026

Setelah 5 Tahun, Menantea Akhiri Operasional Seluruh Gerai April 2026

Selasa, 14 April 2026 | 14:11

Bisnis minuman teh kekinian Menantea yang didirikan oleh Jerome Polin pada 2021, lalu, resmi menghentikan seluruh operasional gerainya pada 25 April 2026, setelah berjalan selama kurang lebih lima tahun.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill