Connect With Us

Disebut 22 TPS Coblos Ulang Rawan Politik Uang, Ini Reaksi KPU & Bawaslu

Achmad Irfan Fauzi | Selasa, 23 April 2019 | 16:00

TPS 03 Kampung Bekelir, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com-KPU dan Bawaslu Kota Tangerang menanggapi pernyataan pengamat politik yang menilai 22 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) rawan politik uang.

Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kegiatan politik uang pada pelaksanaan PSU nanti dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kita akan berkoordinasi dengan teman-teman pengawas pemilu kemudian juga dengan teman-teman keamanan," ujarnya di kantor KPU Kota Tangerang, Selasa (23/4/2019).

BACA JUGA:

Menurutnya, pelaksanaan PSU di 22 TPS yang tersebar di Kecamatan Benda, Cipondoh, Larangan, Jatiuwung, Cibodas dan Karawaci pada 27 April nanti harus berlangsung kondusif seperti halnya pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April kemarin.

"Yang terpenting hari H kemarin sudah kondusif. Mudah-mudahan di tanggal 27 April juga berjalan baik dan kondusif," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim menuturkan, segala potensi pelanggaran Pemilu khususnya politik uang dalam pelaksanaan PSU harus dicegah.

Pencegahan itu, kata dia, harus dilakukan demi pelaksanaan PSU yang jujur dan adil sebagaimana harapan penyelenggara pemilu.

"Setiap potensi pelanggaran dalam Pemilu khususnya dalam pelaksanaan PSU semua harus bisa dicegah dan diantisipasi agar pelaksanan PSU berjalan sesuai yang kita harapkan bersama, yakni PSU yang jurdil," tukasnya.

Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) Mirza Shahreza menilai kegiatan PSU berpotensi adanya politik uang.

"Setiap pemungutan suara ulang maupun tidak ulang di TPS itu tetap ada potensi money politic atau serangan fajar," ujar Mirza di kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Senin (22/4/2019).

Penulis buku Komunikasi Politik ini mengatakan, potensi politik uang saat menjelang proses pemungutan suara sangat sulit dikontrol oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab menurutnya, politik uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan jaringan tim sukses hingga ke titik simpul.

"Menurut saya Bawaslu sulit mengontrol dari jaringan-jaringan yang ada di masyarakat karena terkadang itu bermain di luar publik yang umum. Jadi jaringan simpul dari masyarakat," ucapnya.(MRI/RGI)

MANCANEGARA
Geger Virus Baru Hantavirus, Gejalanya Mirip Flu tapi Bisa Berujung Fatal

Geger Virus Baru Hantavirus, Gejalanya Mirip Flu tapi Bisa Berujung Fatal

Senin, 11 Mei 2026 | 08:11

Kasus hantavirus kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan infeksi virus langka tersebut di kapal pesiar MV Hondius yang dikabarkan menyebabkan korban meninggal dunia.

TANGSEL
BINUS SCHOOL Serpong Hadirkan Ekskul Golf, Berpotensi Cetak Atlet hingga Dapat Beasiswa

BINUS SCHOOL Serpong Hadirkan Ekskul Golf, Berpotensi Cetak Atlet hingga Dapat Beasiswa

Rabu, 10 Juni 2026 | 22:44

Guna mewujudkan wadah pembentukan karakter anak sekaligus menyalurkan minat bakat siswa, BINUS SCHOOL Serpong resmi menghadirkan program ekstrakurikuler (ekskul) golf.

WISATA
Beri Nuansa Beda, Novotel Tangerang Hadirkan Promo Santap All You Can Eat Mongolian BBQ sambil Nikmati Pertunjukan Budaya Nusantara

Beri Nuansa Beda, Novotel Tangerang Hadirkan Promo Santap All You Can Eat Mongolian BBQ sambil Nikmati Pertunjukan Budaya Nusantara

Senin, 8 Juni 2026 | 15:10

Masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya berkesempatan menikmati pertunjukan budaya Nusantara sambil menyantap hidangan makan sepuasnya yang digelar Novotel Tangerang sepanjang Juni 2026.

NASIONAL
BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

BPJS Kesehatan Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Soal Pemutihan Tunggakan Rp14 Triliun

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:44

Rencana penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya mencapai Rp14 triliun hingga kini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill