Aplikasi Bantu Cari Jadi Solusi Digital Lacak Barang hingga Orang Hilang
Jumat, 9 Januari 2026 | 15:33
Kehilangan barang, hewan peliharaan, hingga anggota keluarga kini tak lagi harus dihadapi sendirian.
TANGERANGNEWS.com-KPU dan Bawaslu Kota Tangerang menanggapi pernyataan pengamat politik yang menilai 22 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) rawan politik uang.
Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kegiatan politik uang pada pelaksanaan PSU nanti dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kita akan berkoordinasi dengan teman-teman pengawas pemilu kemudian juga dengan teman-teman keamanan," ujarnya di kantor KPU Kota Tangerang, Selasa (23/4/2019).
BACA JUGA:
Menurutnya, pelaksanaan PSU di 22 TPS yang tersebar di Kecamatan Benda, Cipondoh, Larangan, Jatiuwung, Cibodas dan Karawaci pada 27 April nanti harus berlangsung kondusif seperti halnya pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April kemarin.
"Yang terpenting hari H kemarin sudah kondusif. Mudah-mudahan di tanggal 27 April juga berjalan baik dan kondusif," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim menuturkan, segala potensi pelanggaran Pemilu khususnya politik uang dalam pelaksanaan PSU harus dicegah.
Pencegahan itu, kata dia, harus dilakukan demi pelaksanaan PSU yang jujur dan adil sebagaimana harapan penyelenggara pemilu.
"Setiap potensi pelanggaran dalam Pemilu khususnya dalam pelaksanaan PSU semua harus bisa dicegah dan diantisipasi agar pelaksanan PSU berjalan sesuai yang kita harapkan bersama, yakni PSU yang jurdil," tukasnya.
Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) Mirza Shahreza menilai kegiatan PSU berpotensi adanya politik uang.
"Setiap pemungutan suara ulang maupun tidak ulang di TPS itu tetap ada potensi money politic atau serangan fajar," ujar Mirza di kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Senin (22/4/2019).
Penulis buku Komunikasi Politik ini mengatakan, potensi politik uang saat menjelang proses pemungutan suara sangat sulit dikontrol oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab menurutnya, politik uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan jaringan tim sukses hingga ke titik simpul.
"Menurut saya Bawaslu sulit mengontrol dari jaringan-jaringan yang ada di masyarakat karena terkadang itu bermain di luar publik yang umum. Jadi jaringan simpul dari masyarakat," ucapnya.(MRI/RGI)
Kehilangan barang, hewan peliharaan, hingga anggota keluarga kini tak lagi harus dihadapi sendirian.
TODAY TAGGubernur Banten Andra Soni menginstruksikan seluruh Kepala Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional.
enaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang patut diapresiasi. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar soal angka, melainkan arah manusia yang sedang dibentuk.
Seorang Komika Mega Salsabilah mengaku tidak takut untuk terus mengkritik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang soal kebijakan - kebijakan yang dirasa janggal.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews