TANGERANGNEWS.com-Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang kembali berkurang. Sebanyak 12 aparatur, hari ini telah pensiun, salah satunya Kepala Satpol PP Kota Tangerang Mumung Nurwana.
Penyerahan surat keputusan (SK) pensiun ke-12 para pegawai tersebut diberikan oleh Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin dalam apel di Plaza Puspem Kota Tangerang, Senin (1/7/2019).
Menurut Sachrudin, para pegawai yang memasuki masa purnabakti merupakan aparatur yang disiplin tanpa memiliki kesalahan yang berarti selama bertugas.
"Semuanya akan merasakan diberikan panjang umur, tidak kesandung sampai pensiun," ujarnya.
Sachrudin juga menyampaikan kepada para pegawai yang pensiun tersebut untuk selalu menjaga kesehatan.
BACA JUGA:
Ia menuturkan bahwa meskipun sudah pensiun, pengabdian harus selalu dilaksanakan dengan hadir di tengah-tengah masyarakat.
"Terimakasih yang baru menerima pensiun atas dedikasinya selama jadi pegawai Pemkot Tangerang. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bermanfaat untuk semuanya, dan pengabdiannya terus jangan berhenti sampai akhir hayat," ucapnya.
Dari pantauan TangerangNews, ke-12 pegawai yang pensiun itu salah satunya adalah Mumung Nurwana. Mumung sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satpol PP Kota Tangerang. Jabatan ini pun saat kosong.
Sachrudin menambahkan jabatan Kepala Satpol PP Kota Tangerang akan dilakukan lelang jabatan atau open bidding.
"Jadi kita sudah mempersiapkan penggantinya. Itu sudah disiapkan Wali Kota agar tidak terjadi kekosongan. Nanti akan open bidding," tukasnya.(RAZ/RGI)
Tes Kemampuan Akademik atau TKA kembali akan dilaksanakan pada 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Pelaksanaan asesmen ini dijadwalkan berlangsung pada April 2026 dan dapat diikuti peserta didik dari jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.
TODAY TAG
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Setiap kali perempuan bersuara mengkritik pemerintah, negara selalu mengatakan hal yang sama: kritik itu sah, demokrasi dijamin. Tapi kenyataan di lapangan sering berkata sebaliknya.
Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
