TANGERANGNEWS.com-Pemilik kios Central Business District (CBD) Ciledug, Kota Tangerang kembali meradang. Kali ini, mereka melayangkan surat somasi kepada pengembang CBD Ciledug, PT Sari Indah Lestari. Padahal, PT Sari Indah Lestari mengklaim akan menyelesaikan seluruh permasalahan hak kepemilikan kios.
Iman Santoso, salah satu pemilik kios mengaku telah memberikan surat somasi terkait polemik hak kepemilikan kios itu.
"Kalau sudah dalam proses pengurusan sertifikat, maka kami seharusnya sudah diajak untuk melakukan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) serta balik nama SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun) menjadi nama kami. Tapi ini belum ada dan kami belum menerima sertifikat kami," ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/7/2019).
BACA JUGA:
Jika sertifikat SHMSRS atau hak para pemilik kios sudah diberikan oleh developer tersebut, Imam yakin tidak ada permasalahan seperti sekarang ini.
"Ini kita permasalahkan karena kita merasa dirugikan. Jadi wajar saja jika kita meradang ke pihak developer untuk mendapatkan hak kami. Karena kewajiban sudah kami penuhi sebelumnya," ujarnya.
Iman menambahkan bahwa ia menginginkan pihak developer dapat mengabulkan permintaan para pemilik kios tersebut. Sehingga polemik ini selesai.
"Sesuai surat somasi kita jika tidak diindahkan, maka kami akan bawa permasalahan ini kembali ke jalur hukum, baik pidana maupun perdata," tukasnya.(MRI/RGI)
Paramount Gading Serpong memperkenalkan ‘The Finest Commercial Selection’, rangkaian tiga produk komersial baru yang menyasar kebutuhan pelaku usaha dan investor.
TODAY TAG
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membongkar sindikat produksi uang palsu di kawasan Pergudangan Industri Taman Tekno, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Peringatan kemerdekaan republik ini sejatinya memanggil kembali janji emansipasi yang paling mendasar, yakni pembebasan nalar manusia dari segala bentuk perhambaan feodal.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews