TANGERANGNEWS.com—Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan perguruan tinggi harus mencegah lingkungan kampus terpapar radikalisme. Pasalnya, hasil penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), 4,19 persen dari 382 responden menyatakan Pancasila bertentangan dengan Islam.
Penelitian dengan metode kombinasi survei dan kualitatif itu juga sebanyak 19,37 persen responden setuju Pancasila dengan syariah Islam. Sementara 17,54 persen responden mengaku sering membantu kelompok perjuangan negara Islam.
Hal itu terungkap dalam seri diseminasi hasil penelitian FISIP UMJ tersebut yang dihelat di lantai VIII Kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Cikokol, Kota Tangerang, Senin (5/8/2019).
BACA JUGA:
Wakil Rektor I UMJ Endang Sulastri mengatakan, penelitian dilakukan Desember 2018-Maret 2019 di 3 perguruan tinggi negeri, 2 sekolah kedinasan, dan 3 perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
"Potensi ini tetap harus kita waspadai, perhatikan, jadikan alarm untuk proses pembangunan nilai-nilai kebangsaan di kampus. Namun bukan berarti kita pesimistis," katanya.
Selain itu, hasil penelitian juga menyebutkan sebanyak 34,8 responden memandang terorisme secara positif. Sebanyak 16,2 persen responden memandang jihad kekerasan secara positif.
Berdasarkan data penelitian itu, sebagian besar responden tidak memiliki afiliasi kepada organisasi kemahasiswaan maupun keagamaan. Selain itu, sebagian responden survei juga mengakui internet menjadi sumber rujukan pengetahuan Islam.
"Hasil ini mudah-mudahan menjadi tindak lanjut bagi kampus-kampus untuk bagaimana melakukan proses pembinaan bagi mahasiswa," katanya.
Endang menambahkan, keterlibatan ormas keagamaan sangat penting dalam mempertahankan dan mencegah lingkungan kampus dari paparan radikalisme.
Menurutnya, ormas perlu berbenah diri dengan memperkuat jajaran penceramahnya, juga metode ceramah harus lebih menarik melalui media yang akrab dengan kaum milenial, serta mendekatkan diri dengan generasi muda.
"Kita harus mendorong bagaimana kelompok besar yang cenderung lebih menyetujui dengan pancasila dan NKRI itu harus kita kobarkan," jelasnya.
Ormas, lanjut dia, perlu bersinergi dengan pihak kampus. "Demi membangun ketahanan kampus dari isu-isu radikal dan intoleran," tuturnya.
Rektor UMT Ahmad Amarullah menuturkan, pihaknya selalu bersinergi dengan ormas keagamaan demi pencegahan paparan radikalisme di lingkungan kampusnya.
"Sampai kita juga tidak alergi untuk berdialog dengan tokoh non Islam dalam membangun nilai kebangsaan," paparnya.
Amarullah menambahkan, hasil penelitian ini juga menjadi referensi bagi pihaknya untuk mendidik anak bangsa sehingga menjadi pemimpin yang dapat mengayomi segala keberagaman dan keberagamaan bangsa.
"Mahasiswa akan terus kami dorong untuk hidup dalam bermasyarakat bahwa kita akan bina dengan bahasa keilmuan sehingga mereka kaum intelektual bisa menerima, dialog dan diskusi demi kebangsaan," pungkasnya.
Seri diseminasi hasil penelitian FISIP UMJ ini juga akan digelar di Institut Tekhnologi Bandung (ITB) dalam waktu dekat demi penyamaian nilai-nilai kebangsaan.(MRI/RGI)
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
TODAY TAG
Di tengah ritme kehidupan urban yang serba cepat, standar kemewahan sebuah hunian telah bergeser secara fundamental.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memulai penyusunan dokumen kriteria kesiapan (readiness criteria), sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Menikmati secangkir kopi hangat kini tidak hanya sekadar soal rasa, tetapi juga tentang merayakan kesetaraan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews