Mulai 1 Desember 2026, KA Bandara Soetta Layani Rute Stasiun Bogor dengan Tarif Promo Rp85.000
Kamis, 19 November 2026 | 20:17
Akses transportasi publik dari wilayah penyangga menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) segera bertambah.
TANGERANGNEWS.com—Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membongkar Makam Wareng di Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, secara paksa.
Pengamat kebijakan publik Tangerang Adib Miftahul menilai, pembongkaran Makam Wareng yang dilakukan Pemkot Tangerang melukai masyarakat sekitar.
"Pemkot Tangerang jangan semena-mena atas dalih kepentingan publik tetapi menciderai kepentingan publik lain," ujarnya kepada TangerangNews.com, Selasa (15/10/2019).
BACA JUGA:
Menurut Adib, kedua belah pihak harus memiliki persetujuan bersama. Apalagi diduga, keduanya tidak memiliki legalitas.
"Jangan mentang-mentang punya kekuasaan, tetapi merasa mau menang sendiri," ucap pengamat dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini.

Adib menuturkan, permohonan warga yang ingin Pemkot Tangerang menyediakan makam baru bila Makam Wareng dibongkar harus diperhatikan.
"Itu kan warga mau digusur sebenarnya kan, sudah mengalah. Jadi, Pemkot Tangerang harusnya mengalah dengan menyediakan lahan makam yang lokasinya di dekat Koang Jaya," tuturnya.
Adib mendorong langkah perwakilan warga yang ingin menempuh jalur gugatan perwakilan kelompok (class action) kepada Pemkot Tangerang.
"Warga berhak melakukan class action ke Pemkot Tangerang karena wakaf ini kepentingan publik, bukan hanya satu-dua orang," pungkasnya.(DBI/RGI)
Akses transportasi publik dari wilayah penyangga menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) segera bertambah.
TODAY TAGSatu rumah di kawasan Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, masuk dalam daftar lima lokasi yang digeledah Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelontorkan anggaran sebesar Rp350 Miliar melalui program unit pengelola dana bergulir (UPDB), untuk permodalan unit usaha baru para pelaku UMKM di wilayahnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews