TANGERANGNEWS.com—Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai memindahkan jenazah-jenazah di Makam Wareng, Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Kamis (17/10/2019).
Jenazah dipindahkan karena lahan Makam Wareng akan dijadikan jalan dalam sistem looping (putar arah_) untuk mengurai kemacetan di Jalan KS Tubun. Jenazah dipindahkan ke sejumlah tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Tangerang.
Kepala Dinas PUPR Decky Priambodo mengatakan, terdapat ratusan jenazah yang masih dalam proses pemindahan. Ia menyebut, hingga kini sudah 20 jenazah yang berhasil dipindahkan.
BACA JUGA:
"Jadi, ini prosesnya masih terus bergulir. Perkiraannya ada 150 jenazah yang dipindahkan, tapi belum tahu juga," ungkap Decky kepada TangerangNews, Kamis (17/10/2019).
Decky menjelaskan, biaya proses pemindahan jenazah ditanggung Pemkot Tangerang. Proses pemindahan jenazah dilakukan dengan alat berat.
Menurutnya, di makam yang sudah berdiri sejak jaman kolinial ini terdapat makam yang masih tampak dan sudah tidak tampak. Makam yang memiliki batu nisan pun hanya beberapa.
"Kita lihat bahwa kita kupas dengan buldoser dan akan terlihat mana yang timbul dan tidak," katanya.
Decky mengungkapkan, Pemkot Tangerang hanya membutuhkan 2.000 meter dengan panjang 150 meter dari total 8.000 meter lahan Makam Wareng untuk dijadikan jalan_ looping_.
Sehingga, selain dipindahkan ke TPU Selapajang dan TPU Benda, jenazah pun dipindahkan ke lahan Makam Wareng yang masih tersedia.
"Itu yang kami pindahkan dan yang lain tidak akan kita ganggu. Informasi yang beredar , kami akan ambil semua, padahal sebenarnya enggak. Hanya untuk kebutuhan jalan saja, demi kepentingan masyarakat," pungkasnya.(MRI/RGI)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperketat pengawasan di seluruh jalur keluar perbatasan Indonesia menyusul lonjakan kasus penyelundupan emas ke luar negeri.
TODAY TAG
Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews