TANGERANGNEWS.com- Koalisi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (KMU) desak Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait informasi adanya institusi yang berusaha impor 5.000 senjata ilegal.
Demi menciptakan suasana yang harmonis antar lembaga non sipil dan stabilitas Nasional.
"Meski sudah diklarifikasi oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto, pernyataan Panglima TNI layaknya bola salju sehingga banyak menimbulkan kegaduhan, sehingga kami menilai Presiden Joko Widodo harus turun gunung untuk menghentikannya," ujar Nur Cholis Hasan Presiden KMU, Kamis (28/9/2017). BACA JUGA : Oknum TNI AL Pukul Petugas Avsec Bandara Soekarno Hatta
Nur Cholis Hasan Pimpinan KMU mengatakan, bagaimanapun isu impor senjata ini terlihat saling memojokan antar sektor lembaga pemeritah yang bisa merusak keharmonisan lembaga keamanan nasional.
"Ada spekulasi yang menyudutkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan ada juga yang menyudutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dirinya mengkhawatirkan, apabila polemik ini terus berlanjut, akan terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Panglima TNI dan Badan Intelijen Negara atau Porli dan istitusi lainnya" -ungkapnya.
#GOOGLE_ADS#
Lanjut Cholis, Spekulasi tersebut juga dapat menimbulkan penilaian dan penafsiran buruk dari masyarakat pada pemerintah. (28/9)
"Jangan sampai masyarakat menilai Presiden tidak mampu menjaga stabilitas politik. Sehingga antar sektoral pemerintahan di era Presiden Joko Widodo tidak kompak,"ungkap Cholis.
Senada dengan Cholis, Rizki Irwansyah juru bicara KMU sesalkan sikap para pengamat politik beserta elit politik yang mengangap pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan manuver politik menuju Piplres 2019. BACA JUGA : Mengenal Lebih dalam Mayjen TNI (Purn) TB Hasanudin
"Saya kira terlalu dini untuk dibicarakan hari ini, pengiringan opini tersebut di nilai hanya akan memperunci kegaduhan yang ada". -sebut Rizki.
Tambah Rizki, dirinya khawatir isu pengadaan senjata merupakan salah satu bagian dari devide et impera yang dilakukan oleh asing untuk menguasai ekonomi dengan cara memecah kekuatan bangsa Indonesia melalui Kepolisian, BIN, dan TNI.
"Inti kekuatan bangsa Indonesia adalah TNI,BIN, dan Polri, apabila salah satu dilemahkan tentu bangsa Indonesia akan secara terganggu stabilitas Nasionalnya. Maka perlu sekiranya Presiden kembali menegaskan peran dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut guna menetralisir kegaduhan serta terciptanya stabilitas keamanan dan politik nasional." tutupnya.(DBI)