TANGERANGNEWS.com-Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan segera dimulai. Guna memastikan keamanan, Kepolisian Republik Indonesia akan menerjunkan anggotanya.
Setidaknya, hingga jadwal hari pencoblosan yang dilaksanakan pada 23 September 2020, 1.000 personel polisi akan diterjunkan.
Kepolisian Resort (Polres) Tangsel pun telah mengajukan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) kepada Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangsel.
BACA JUGA:
"Usulan kami Rp6,9 miliar lebih," ucap Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Polres Tangsel, Komisaris Hasadungan Damanik, Selasa (1/10/2019).
Ia menjelaskan, dana itu diusulkan untuk dipergunakan sebagai honor petugas yang dikerahkan selama tahapan Pilkada Tangsel 2020 berlangsung.
Contohnya, lanjut Damanik, tepat pada hari pemungutan suara akan dikerahkan sebanyak 884 personel gabungan. Seperti dari Satuan Sabhara sebanyak 5 kompi, dan Brimob 2 kompi.
Selain itu, kata dia, pengerahan petugas keamanan ini juga mendatangkan bantuan personel atau BKO dari Polda Metro Jaya.
"Kami maunya aman," imbuhnya.
Diketahui, Pemkot Tangsel telah melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu serta Polres pada hari ini. Adapun pembahasannya, yaitu anggaran hibah Pilkada Tangsel yang bersumber dari APBD 2020.(MRI/RGI)
Sebagai pintu gerbang utama negara dengan mobilitas penumpang yang sangat padat, Bandara Soetta siap memanjakan para pecinta sepak bola dengan menyediakan lokasi nobar yang strategis di Smmile Center Terminal 3.
TODAY TAG
Tahun ajaran baru 2026/2027 segera dimulai. Sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, seluruh siswa baru jenjang SMP akan menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama lima hari.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menganggarkan dana sebesar Rp19,95 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk sewa kendaraan dinas. Hal tersebut pun langsung memicu perhatian publik.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews