TANGERANGNEWS.com-Meski hanya tinggal menghitung hari. Namun, DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel belum menemukan kesepahaman soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Rapat paripurna yang digelar Senin (25/11/2019) pun menyepakati isi dokumen RAPBD tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel Abdul Rosyid menjelaskan, laporan rencana anggaran yang diserahkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel harus disempurnakan terlebihi dulu.
"Ada beberapa yang perlu disempurnakan di dalam laporan pembahasan. Secara prinsip kita sudah sepakat, tapi ada beberapa yang harus disempurnakan dari sisi laporan, karena ini menyangkut kesempurnaan," kata Rosyid usai rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Jalan Raya Puspiptek, Setu, Tangsel, Senin (25/11/2019).
BACA JUGA:
Ditundanya pengesahan RAPBD itu, karena ada fraksi yang belum menyetujui.
"Misalnya beberapa berkaitan dengan tadi ada beberapa pandangan dari Fraksi Gerindra dan PAN. Misalnya berkaitan fraksi-fraksi, pandangan Pansus (Panitia Khusus), itu kan biasa, dinamika," imbuhnya.
Ia berharap, dokumen teesebut bisa disepakati sebelum 30 November 2019 sesuai dengan batas waktu yang tertuang dalam undang-undang.
"Tanggal 28 November kita agendakan untuk pengesahan APBD, jadi untuk menyempurnakan sejumlah teknis karena ini kritik dalam penyampaian laporan, ketika laporan disampaikan ada beberapa yang perlu dikoreksi sehingga nanti kita berharap pengesahan itu betulan menghasilkan laporan yang sempurna," terangnya.
Di lokasi yang sama, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pihaknya akan menunggu sampai suara semua fraksi bulat menyatakan persetujuan.
"Berkaitan dengan kondisi ini, biar teman-teman DPRD bisa dibahas dulu secara rinci, keterangan apa lagi yang dibutuhkan dari kami (Pemkot Tangsel). Kita siap," ungkapnya.
Sebelumnya, kata dia, masih ada yang menganggap Pemkot Tangsel tertutup soal APBD ini.
"Ya sekarang mau apalagi, informasi apalagi yang bisa kami berikan. Makanya dengan forum ini, kami (Pemkot Tangsel) minta, apa saja keterangan yang harus didetailkan," pungkasnya.(MRI/RGI)
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menyoroti polemik kebijakan alih fungsi lahan sawah dan pertanian khususnya di kawasan Kecamatan Teluknaga yang disinyalir melanggar regulasi Pemerintah Pusat.
TODAY TAG
Rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita mulai dibahas pemerintah. Saat ini, HET masih berada di angka Rp15.700 per liter dan belum mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir.
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan situasi geopolitik dunia yang memanas, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak bagi berbagai sektor di Indonesia.
Peringatan Hari Kartini dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghadirkan karya busana yang mengangkat peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews