TANGERANGNEWS.com-Meski hanya tinggal menghitung hari. Namun, DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel belum menemukan kesepahaman soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Rapat paripurna yang digelar Senin (25/11/2019) pun menyepakati isi dokumen RAPBD tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel Abdul Rosyid menjelaskan, laporan rencana anggaran yang diserahkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel harus disempurnakan terlebihi dulu.
"Ada beberapa yang perlu disempurnakan di dalam laporan pembahasan. Secara prinsip kita sudah sepakat, tapi ada beberapa yang harus disempurnakan dari sisi laporan, karena ini menyangkut kesempurnaan," kata Rosyid usai rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Jalan Raya Puspiptek, Setu, Tangsel, Senin (25/11/2019).
BACA JUGA:
Ditundanya pengesahan RAPBD itu, karena ada fraksi yang belum menyetujui.
"Misalnya beberapa berkaitan dengan tadi ada beberapa pandangan dari Fraksi Gerindra dan PAN. Misalnya berkaitan fraksi-fraksi, pandangan Pansus (Panitia Khusus), itu kan biasa, dinamika," imbuhnya.
Ia berharap, dokumen teesebut bisa disepakati sebelum 30 November 2019 sesuai dengan batas waktu yang tertuang dalam undang-undang.
"Tanggal 28 November kita agendakan untuk pengesahan APBD, jadi untuk menyempurnakan sejumlah teknis karena ini kritik dalam penyampaian laporan, ketika laporan disampaikan ada beberapa yang perlu dikoreksi sehingga nanti kita berharap pengesahan itu betulan menghasilkan laporan yang sempurna," terangnya.
Di lokasi yang sama, Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pihaknya akan menunggu sampai suara semua fraksi bulat menyatakan persetujuan.
"Berkaitan dengan kondisi ini, biar teman-teman DPRD bisa dibahas dulu secara rinci, keterangan apa lagi yang dibutuhkan dari kami (Pemkot Tangsel). Kita siap," ungkapnya.
Sebelumnya, kata dia, masih ada yang menganggap Pemkot Tangsel tertutup soal APBD ini.
"Ya sekarang mau apalagi, informasi apalagi yang bisa kami berikan. Makanya dengan forum ini, kami (Pemkot Tangsel) minta, apa saja keterangan yang harus didetailkan," pungkasnya.(MRI/RGI)
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
TODAY TAG
Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan mengingatkan agar pelaku jasa konstruksi yang mengerjakan proyek pembangunan di Kota Tangerang agar tidak hanya mengejar margin keuntungan semata, namun juga memberi manfaat bagi masyarakat.
Proses pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SD dan SMP masih berlangsung hingga 28 Februari 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
