TANGERANGNEWS.com-KPU dan Bawaslu Kota Tangerang menanggapi pernyataan pengamat politik yang menilai 22 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) rawan politik uang.
Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi kegiatan politik uang pada pelaksanaan PSU nanti dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kita akan berkoordinasi dengan teman-teman pengawas pemilu kemudian juga dengan teman-teman keamanan," ujarnya di kantor KPU Kota Tangerang, Selasa (23/4/2019).
BACA JUGA:
Menurutnya, pelaksanaan PSU di 22 TPS yang tersebar di Kecamatan Benda, Cipondoh, Larangan, Jatiuwung, Cibodas dan Karawaci pada 27 April nanti harus berlangsung kondusif seperti halnya pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April kemarin.
"Yang terpenting hari H kemarin sudah kondusif. Mudah-mudahan di tanggal 27 April juga berjalan baik dan kondusif," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim menuturkan, segala potensi pelanggaran Pemilu khususnya politik uang dalam pelaksanaan PSU harus dicegah.
Pencegahan itu, kata dia, harus dilakukan demi pelaksanaan PSU yang jujur dan adil sebagaimana harapan penyelenggara pemilu.
"Setiap potensi pelanggaran dalam Pemilu khususnya dalam pelaksanaan PSU semua harus bisa dicegah dan diantisipasi agar pelaksanan PSU berjalan sesuai yang kita harapkan bersama, yakni PSU yang jurdil," tukasnya.
Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Muhamadiyah Tangerang (UMT) Mirza Shahreza menilai kegiatan PSU berpotensi adanya politik uang.
#GOOGLE_ADS#
"Setiap pemungutan suara ulang maupun tidak ulang di TPS itu tetap ada potensi money politic atau serangan fajar," ujar Mirza di kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Senin (22/4/2019).
Penulis buku Komunikasi Politik ini mengatakan, potensi politik uang saat menjelang proses pemungutan suara sangat sulit dikontrol oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab menurutnya, politik uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan jaringan tim sukses hingga ke titik simpul.
"Menurut saya Bawaslu sulit mengontrol dari jaringan-jaringan yang ada di masyarakat karena terkadang itu bermain di luar publik yang umum. Jadi jaringan simpul dari masyarakat," ucapnya.(MRI/RGI)