TANGERANGNEWS.com—Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Slamet Prihantara angkat bicara ihwal pemberian izin keluar lapas terhadap anak didik pemasyarakatan (Andikpas) di LPKA Klas I Tangerang yang diduga tanpa mengikuti prosedur.
Slamet mengatakan, Andikpas termasuk sang putra jenderal (purn) berinisial AR yang tengah menjalani hukuman kasus pembunuhan di LPKA Klas I Tangerang memang harus diberikan sarana pendidikan untuk masa depannya. Namun, ia menilai harus tetap sesuai standar operasional prosedur (SOP).
"Andikpas harus diberikan akses pendidikan. Tentunya melalui mekanisme yang dibenarkan demi tumbuhkembangnya pendidikan bagi anak," ujarnya kepada TangerangNews, Rabu (9/10/2019).
Slamet menilai, mengizinkan AR untuk keluar lapas demi mendaftar kuliah di sebuah perguruan tinggi, tetapi tanpa menjalani sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP) sebagai salah satu syarat menyalahi prosedur.
"Ya tentunya tidak prosedural," ungkapnya.
#GOOGLE_ADS#
Ia menyebut, pejabat yang tidak menjalankan prosedur yang berlaku itu dapat dikenakan sanksi. Namun, ihwal kasus perizinan keluar lapas bagi AR tanpa melewati sidang TPP, masih dalam pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemenkumham.
"Kalau soal sanksi tentunya perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal. Tinggal tunggu saja infonya," tuturnya.
Sementara Kepala LPKA Klas I Tangerang Darma Lingganawati ihwal perizinan AR memberikan dua pernyataan berbeda. Saat dimintai keterangan oleh TangerangNews pada Kamis (3/10/2019), ia menyebutkan bahwa mengizinkan AR keluar dari lingkungan lapas sangat diperbolehkan walau tidak mengikuti peraturan teknis. Sebab anak-anak berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga, jika mengabaikan proses sidang TPP pun menurut dia tidak masalah.
Namun pernyataan itu berbeda pada Rabu (9/10/2019. Ia menyebutkan proses perizinan bagi AR untuk keluar lapas demi mendaftar kuliah sudah dilakukan instruksi sidang TPP pertanggal 24 September 2019. Izin pun diberikan kepada AR dalam status segera demi kepentingan kemanusiaan.
Baca Juga :
Tetapi, pernyataan ihwal sidang TPP bagi AR disanggah Sekretaris Sidang TPP LPKA Klas I Tangerang Tommy Ardi. Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak menggelar sidang TPP ihwal pengeluaran AR. Bahkan, sebatas instruksi pun tidak ada.
"Saya tidak dapat perintah ataupun disposisi dari kalapas soal itu. Sidang TPP memang rutin. Tetapi sidang TPP pada 24 September 2019 tidak membahas perizinan daftar kuliah bagi AR itu," ungkap Tommy yang juga sebagai Kasubsie Bimkemas dan Pengentasan Anak LPKA Klas I Tangerang ini.
Terpisah, praktisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Ghufroni menyampaikan, memberikan izin bagi AR tanpa mengikuti prosedur dengan alasan kemanusiaan meskipun demi kepentingan pendidikan seperti yang sempat diungkapkan Darma Lingganawati adalah hal yang mengada-ada.
"Saya kira demi kemanusiaan itu alasan yang mengada-ada. Karena seorang Andikpas tidak boleh sembarangan keluar masuk tahanan. Apalagi mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana tersebut jelas-jelas sesuatu yang tidak bisa ditolerir karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia," pungkasnya.(RMI/HRU)