TANGERANGNEWS.com- Sekitar seratus warga perumahan Mustika, Tigaraksa melakukan aksi unjuk rasa di kantor pengembang perumahan tersebut, PT Budi Mustika, Rabu (7/2/2018).
Aksi warga tersebut menuntut pihak pengembang untuk segera menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) perumahan ke Pemkab Tangerang.
Budi Eka Pratama, warga setempat, kepada awak media mengatakan, perumahan tersebut berdiri sejak 17 tahun yang lalu, namun meski sudah belasan tahun, fasos dan fasum belum juga diserahkan ke Pemkab Tangerang.
BACA JUGA :
Akibatnya, katanya, warga tidak mendapatkan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang untuk merawat atau memperbaiki infrastruktur yang rusak di lokasi perumahan itu.
"Saat ini, tanggung jawab masih dipihak pengembang, bahkan kami kerap swadaya untuk memperbaiki fasos dan fasum yang rusak," ujarnya.
Senada, Hidayat, warga setempat mengatakan, aksi tersebut diikuti warga dari 8 Rukun Warga (RW) di perumahan tersebut. Mereka diterima oleh perwakilan manajemen.
Dalam pertemuan tersebut, pihak pengembang berkomitmen akan segera menyerahkan fasos dan fasum tersebut ke Pemkab Tangerang.
"Direktur PT Budi Mustika dalam waktu dekat akan menemui kita, rencananya dua pekan depan," katanya.
Masih kata Eka, Perumahan Mustika yang berlokasi di dua desa, Desa Pasir Nangka dan Matagara, Tigaraksa juga sebagian menjadi langganan banjir, sehingga fasos dan fasum seperti jalan mudah rusak.
Sehingga setelah diserahkan ke Pemkab Tangerang, warga mengharapkan ada upaya untuk menanggulangi banjir di lokasi itu.
"Kalau sudah diserahkan ke Pemkab Tangerang segera ada pembangunan fasos dan fasum di sini, sama dengan hak warga negara lainnya," harapnya.
Aksi yang berjalan sejak pukul 09.00 WIB itu berjalan tertib, massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB.(RAZ/HRU)
Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita muda berinisial SNA, 21, di sebuah rumah kontrakan kawasan Jurumudi, Kecamatan Benda
TODAY TAG
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperketat pengawasan di seluruh jalur keluar perbatasan Indonesia menyusul lonjakan kasus penyelundupan emas ke luar negeri.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews