Connect With Us

Warga Tangerang Diimbau Tidak Unggah Data Kependudukan di Internet

Maya Sahurina | Jumat, 9 Agustus 2019 | 13:48

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Syafrudin. (TangerangNews/2019 / Maya Sahurina)

 

TANGERANGNEWS.com-Beredarnya sebuah video mengenai data kependudukan yang diunggah akan menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk disalagunakan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Syafrudin mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mengunggah data kependudukan, seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan identitas lainnya ke media sosial atau jaringan internet.

"Data itu akan muncul dalam mesin pencari Google, sehingga mudah disalahgunakan bahkan bisa diperjualbelikan oleh pihak yang tak bertanggungjawab," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (9/8/2019).

Syafrudin mengatakan praktik jual beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el dan KK oleh sebuah grup tertutup yang viral dan data tersebut tersebar di laman google.

"Seperti contoh, ketik ‘KTP elektronik’ di Google, dalam sekedipan mata muncul ribuan data dan gambar KTP elektronik yang gambarnya tidak diblur sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas," Ujarnya.

Baca Juga :

Syafrudin melanjutkan,  masyarakat pun dengan sangat mudahnya menyerahkan data tersebut untuk suatu keperluan.

"Data KTP-el dan KK sudah kita sebarluaskan sendiri saat masuk hotel, perkantoran dan lain-lain yang mana tak ada jaminan atas keamananya," ucapnya.

Kemudian Syafrudin memastikan data kependudukan yang dijualbelikan itu bukan berasal dari Dinas Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Sistem pengamanan data center Dukcapil dibuat berlapis, harus melalui tiga kali tahapan pindai sidik jari buat yang mau masuk ke data center. Dukcapil juga menggunakan jalur VPN saat berhubungan dengan operator. Jadi, kalau bocor dari dalam sangat kecil kemungkinannya. Yang paling memungkinkan adalah penyalahgunaan data yang beredar luas di Google," pungkasnya.(RAZ/HRU)

AYO! TANGERANG CERDAS
Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Menkeu Suahasil Sebut Rencana Pendidikan Gratis SD hingga Perguruan Tinggi Belum Punya Anggaran Khusus

Jumat, 25 September 2026 | 10:54

Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi masih dalam tahap penyusunan.

NASIONAL
Gaji PPPK Resmi Ditanggung APBN 2027 Sebesar Rp23 Triliun, DPR Dorong Afirmasi Honorer Senior

Gaji PPPK Resmi Ditanggung APBN 2027 Sebesar Rp23 Triliun, DPR Dorong Afirmasi Honorer Senior

Selasa, 6 Oktober 2026 | 22:38

Pemerintah daerah (pemda) yang selama ini kewalahan menanggung beban belanja pegawai kini dapat bernapas lega.

BANTEN
Kemenham Banten Sebut Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tangerang Patut Dicontoh

Kemenham Banten Sebut Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tangerang Patut Dicontoh

Selasa, 6 Oktober 2026 | 19:52

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Banten memberikan apresiasi terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Tangerang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill