TANGERANGNEWS.com-Beredarnya sebuah video mengenai data kependudukan yang diunggah akan menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk disalagunakan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Syafrudin mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mengunggah data kependudukan, seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan identitas lainnya ke media sosial atau jaringan internet.
"Data itu akan muncul dalam mesin pencari Google, sehingga mudah disalahgunakan bahkan bisa diperjualbelikan oleh pihak yang tak bertanggungjawab," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (9/8/2019).
Syafrudin mengatakan praktik jual beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el dan KK oleh sebuah grup tertutup yang viral dan data tersebut tersebar di laman google.
"Seperti contoh, ketik ‘KTP elektronik’ di Google, dalam sekedipan mata muncul ribuan data dan gambar KTP elektronik yang gambarnya tidak diblur sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas," Ujarnya.
Baca Juga :
Syafrudin melanjutkan, masyarakat pun dengan sangat mudahnya menyerahkan data tersebut untuk suatu keperluan.
"Data KTP-el dan KK sudah kita sebarluaskan sendiri saat masuk hotel, perkantoran dan lain-lain yang mana tak ada jaminan atas keamananya," ucapnya.
Kemudian Syafrudin memastikan data kependudukan yang dijualbelikan itu bukan berasal dari Dinas Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
"Sistem pengamanan data center Dukcapil dibuat berlapis, harus melalui tiga kali tahapan pindai sidik jari buat yang mau masuk ke data center. Dukcapil juga menggunakan jalur VPN saat berhubungan dengan operator. Jadi, kalau bocor dari dalam sangat kecil kemungkinannya. Yang paling memungkinkan adalah penyalahgunaan data yang beredar luas di Google," pungkasnya.(RAZ/HRU)
Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang mencatatkan posisi sebagai bandara tersibuk kedua di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan laporan OAG Southeast Asia Aviation Market edisi Juli 2026.
TODAY TAG
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews