Connect With Us

Kereta Bandara Menjadi Masalah Baru di Kota Tangerang

Achmad Irfan Fauzi | Rabu, 3 Januari 2018 | 17:00

Coffee Morning bersama Wakil DPRD Kota Tangerang Hafifi (Golkar), Rektor UMT Badawi, Kabid Pengembangan Sistem Transportasi Dishub Kota Tangerang Agus Wibowo, di TangCity Mall, Rabu (3/1/2018). (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com - Keberadaan Bandara Soekarno Hatta membuat Kota Tangerang menjadi titik simpul internasional, pasalnya berjuta-juta jiwa dipastikan setiap harinya melintas di wilayah Kota seribu industri dan jasa tersebut.

Namun begitu beragam persoalan pun bermunculan. Seperti terkendala dari segi transportasi massal, sebab keberadaan Bandara Soekarno Hatta yang berlokasi di Tangerang menjadi pintu gerbang dunia bagi Indonesia.

BACA JUGA:

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kabid Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Agus Wibowo. Ia mengatakan, dengan adanya moda transportasi baru, yakni Kereta Bandara dikhawatirkan berdampak pada arus lalu lintas yang melewati Kota Tangerang ini,

"Sesungguhnya yang melatar belakangi pertumbuhan penduduk memang tidak bisa dihindarkan. Maka dari itu butuh transportasi massal yang saat ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) kami. Sebab Tangerang menjadi lintasan yang mempunyai simpul transportasi nasional berdekatan dengan Jakarta. Dan juga titik simpul internasional dengan adanya Bandara Soekarno Hatta," ujarnya pada diskusi Coffee Morning di TangCity Mall, Rabu (3/1/2018).

Agus menjelaskan, data pergerakan kendaraan total di Jabodetabek mencapai 50 juta. Sementara, di Tangerang sendiri ada sekitar 3 juta orang per harinya yang lalu lalang melintasi kota ini.

"Penggunaan kendaraan pribadi sangat mendominasi, makanya transportasi umum sangat diperlukan," ucapnya.

Agus mencoba melakukan survei kepada masyarakat. Hasilnya hanya 250.000 warga yang memakai fasilitas transportasi umum.

"Itu sekitar 14 persen, selebihnya mereka menggunakan kendaraan pribadi. Harus ada transportasi massal yang nyaman serta aman, agar mereka bisa beralih," katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil DPRD Kota Tangerang, Hapipi. Ia menyatakan persoalan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi massal sangat terasa.

"Kalau transportasi masal tidak ada, tahun - tahun mendatang pasti akan padat. Kalau dibiarkan begini saja dan tidak ada inovasi, Tangerang bakal semrawut," imbuh Hapipi.

Sehingga, kata dia, masyarakat makin sulit melakukan aktivitasnya. Hampir tiap hari diteror dengan kemacetan. "Pemerintahan wajib menghadirkan moda transportasi yang murah tapi nyaman. Masyarakat perlu mendapatkan haknya. Dengan adanya transportasi massal bisa menghindari kemacetan," tuturnya.

Hapipi menyarankan agar ditambah lintasan KRL untuk mengakomodasi keperluan masyarakat. Apa lagi dengan keberadaan Kereta Bandara, menyebabkan pengurangan perjalanan dari Batuceper - Duri.

"Di Kota Tangerang jumlah penduduknya sekitar 2 juta. Sebagian senang naik kereta. Sebab kereta modal untuk beban kemacetan. Makanya Pemkot Tangerang harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan transportasi massal ini," papar Hapipi.(RAZ/RGI)

WISATA
BSD Bakal Punya Destinasi Wisata Baru Bertema Peternakan Seluas 3,8 Hektare

BSD Bakal Punya Destinasi Wisata Baru Bertema Peternakan Seluas 3,8 Hektare

Kamis, 11 Juni 2026 | 17:59

Destinasi wisata peternakan pertama dan satu-satunya di kawasan BSD City bernama bernama Dairyland at Hiera BSD segera hadir untuk memenuhi kebutuhan bermain keluarga modern di Jabodetabek.

BANDARA
Pulang dari Bangkok Positif Narkoba, BNN Tangkap 10 WNI di Bandara Soetta

Pulang dari Bangkok Positif Narkoba, BNN Tangkap 10 WNI di Bandara Soetta

Jumat, 12 Juni 2026 | 14:40

Sebanyak 10 orang warga negara Indonesia (WNI) yang baru kembali dari Bangkok, Thailand, langsung ditangkap aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang.

NASIONAL
Program Makan Bergizi Gratis Diusulkan Setop Sementara Saat Libur Sekolah

Program Makan Bergizi Gratis Diusulkan Setop Sementara Saat Libur Sekolah

Senin, 15 Juni 2026 | 03:35

Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara selama masa libur sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill