TANGERANGNEWS.com-Meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) Kota Tangerang Selatan baru akan digelar tahun 2020, namun sejumlah nama sudah mulai muncul untuk maju pasca duet kepemimpinan Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie berakhir.
Salah satunya ialah Suhendar yang merupakan putra daerah asli Tangsel asal Kecamatan Setu. Dosen di Universitas Pamulang tersebut memantapkan dirinya menjadi bakal calon Wali Kota Tangsel.
Sosok yang juga dikenal publik sebagai aktivis tersebut menawarkan sejumlah gagasan untuk membangun Kota Tangsel.
"Fokusnya yaitu Tangsel Baru, yang berkebudayaan berintegritas dan maju," jelas Suhendar saat ditemui TangerangNews di Rumah Makan Lembah Mas Jaya, Jalan Lingkar Selatan RT.10 / RW.04, Kranggan, Setu, Tangsel, Minggu (19/5/2019).
Baca Juga :
Dijelaskan olehnya, Tangsel sebagai Kota yang mempunyai berbagai potensi ini juga perlu dibangun dengan pendekatan kebudayaan.
"Artinya semua ilmu pengetahuan digunakan untuk melihat potensi yang ada. Lingkungan dan kemudian kultur masyarakat ini seharusnya di potret bagaimana sebetulnya struktur sosial kita, lingkungan kita dan pengetahuan kita dapat diintegrasikan," jelasnya.
Selain itu, kata dia, demi memajukan Tangsel, integritas pemerintah juga harus diperhatikan. Menurutnya, konsistensi tata kelola pemerintahan adalah sebuah keniscayaan.
#GOOGLE_ADS#
"Supaya dalam pengaplikasiannya menunjukan kewibawaan kemudian terlihat pembangunannya berkualitas sehingga kemudian masyarakat juga menilai pemerintahan sangat baik," tambahnya.
Langkah tersebut disebutnya sebagai upaya membangun Tangsel serta menjadi agenda prioritas.
"Menurut saya ada beberapa capaian yang sudah baik, namun dengan hal ini (Tangsel Baru) menurut saya juga harus diciptakan agar lebih baik," tuturnya.
Kepada TangerangNews Suhendar mengatakan, bahwa semangatnya terjun ke ranah kontestasi politik tersebut untuk meningkatkan capaian yang saat ini sudah berhasil diwujudkan. Karena menurutnya, ada banyak hal yang tidak menjadi prioritas bahkan hampir luput dari pemerintahan saat ini.
"Misal soal membangun perekonomian masyarakat, soal tata ruang, soal lingkungan hidup, dan selain persoalan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, selama ini tidak pernah menjadi prioritas," tutupnya.(RMI/HRU)