Kampus Baru BINUS ASO di BSD, Mahasiswa Kembangkan Robot AI dan Tangan Prostetik
Senin, 19 Oktober 2026 | 18:28
BINUS ASO School of Engineering resmi membuka kampus baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) D-HUB BSD, Kabupaten Tangerang.
TANGERANGNEWS.com-Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menanggapi keinginan sejumlah aktivis yang akan menggadang-gadangnya sebagai kandidat calon Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2021-2026.
"Saya sama sekali tidak punya niat atau keinginan untuk bertarung di dalam Pemilihan Walikota Tangsel," ujar Abraham Samad dalam keterangan tertulis yang diterima TangerangNews, Senin (13/5/2019).
BACA JUGA:
Samad juga mengungkapkan alasannya enggan berkontestasi menjadi orang nomor satu di Tangsel. Ditegaskannya, sebagai Mantan Ketua KPK, ia tetap menjaga marwah serta kredibilitas KPK sebagai lembaga yang mempunyai kedudukan khusus yang tidak dapat disamakan posisinya dengan Pemilihan Walikota.
"Oleh karena itu saya mohon jangan saya dimasukkan atau dikait-kaitkan dalam posisi Pemilihan Walikota Tangsel, karena itu bisa mencederai kredibilitas dan marwah KPK sebagai lembaga penegakan hukum pemberantasan korupsi," tegasnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (Gempur).
Ketua Umum Gempur Saprudin Roy menilai, Abraham Samad figur yang layak menjadi kandidat calon Wali Kota Tangsel ke depan. Menurutnya, Samad memiliki karakter yang tegas dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
"Beliau (Abraham Samad) bertindak tanpa tebang pilih terhadap para koruptor. Bagi saya, Ia layak disebut 'mister clean'," ujar Saprudin Roy di kantor Gempur di Pondok Aren, Tangsel, Rabu (8/5/2019).(MRI/RGI)
BINUS ASO School of Engineering resmi membuka kampus baru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) D-HUB BSD, Kabupaten Tangerang.
TODAY TAGUlama kondang asal Kabupaten Tangerang KH. Ahmad Fudholi meninggal dunia setelah menjalani perawatan pascakecelakaan di Tol Tangerang-Merak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mencatat masih ada sekitar 20.000 pekerja sektor informal di wilayahnya yang hingga saat ini belum tersentuh jaminan sosial.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memutusakan untuk menunda proses relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di badan Jalan Kiasnawi dan Jalan Ahmad Yani.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews