Connect With Us

DPRD Tangsel Telisik Dugaan Pungli SDN Pondok Pucung 2

Rachman Deniansyah | Rabu, 3 Juli 2019 | 21:03

Sekretariat DPRD Kota Tangsel. (TangerangNews/2019 / Rachman Deniansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Dugaan pungutan liar (pungli) di SDN Pondok Puncung 2, Kecamatan Pondok Aren, Tangsel mulai digali anggota legislatif setempat.

Komisi II DPRD Kota Tangsel memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Kepala Sekolah SDN Pondok Pucung 2, serta perwakilan komite sekolah, Rabu (3/7/2019).

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi.

"Tadi kita memintai keterangan, yang pertama itu adalah apakah benar tejadi pungli di sekolah. Kita melihat ini tidak parsial, berarti semua sekolah yang ada di Kota Tangsel," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel.

Ditanya soal dugaan pungli berupa dana untuk pembelian buku, iuran kegiatan komputer, instalasi proyektor (infocus), dan kegiatan sekolah di SDN Pondok Pucung 2 sebagaimana diungkap Rumini mantan guru honorer di sekolah tersebut, Syawqi mengatakan harus dibedakan antara pungutan dengan sumbangan.

Baca Juga :

"Misalnya, saya secara pribadi menyumbang itu diperbolehkan. Sedangkan kalau secara berkala misalnya tanggal berapa musti dibayar itu sifatnya mengikat. Nah itu kategorinya pungutan," tambahnya.

Namun, pihaknya masih akan mendalami dugaan pungli tersebut dalam rapat triwulan Komisi II pekan depan.

"Tadi kami menggarisbawahi soal pungutan instalasi proyektor. Menurut pengakuan dari Kadindikbud, itu tidak ada biaya pemasangan. Nanti kita bawa lagi di rapat triwulan hari Senin besok," tukasnya. 

Dalam rapat itu, pihaknya akan meminta laporan terkait penggunan dana BOS dan BOSDA tahun 2017 dan 2018.

Kepala Dindikbud Tangsel, Taryono.

Kepala Dindikbud Tangsel, Taryono menjelaskan, bahwa pihak juga tengah melakukan pemeriksaan. 

"Kami dari Dindik ajukan pemeriksaan. Inspektorat didampingi BKPP. Pemeriksaannya kita tunggu saja hasilnya," ucapnya. 

Saat ditanyakan terkait alokasi penggunaan dana BOS, Taryono mengaku bahwa tak ada persentase yang mengatur terkait penggunaan dana BOS. 

"Pengadaan buku sudah dianggarakan dalam BOS, yang buku siswa ditanggung BOSDA, gak ada persentase, semua buku pelajaran gratis," tukasnya.(RMI/HRU)

KAB. TANGERANG
200 Km Jalan di Kabupaten Tangerang Rusak Parah, Kendaraan Berat Jadi Penyebab Utama

200 Km Jalan di Kabupaten Tangerang Rusak Parah, Kendaraan Berat Jadi Penyebab Utama

Selasa, 14 Oktober 2025 | 16:42

Menurut data dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang, ada sekitar 200 kilometer jalan di wilayah tersebut dalam kondisi rusak parah.

NASIONAL
MUI Minta KPI Tegur Trans7 Imbas Tayangan Diduga Singgung Pesantren 

MUI Minta KPI Tegur Trans7 Imbas Tayangan Diduga Singgung Pesantren 

Selasa, 14 Oktober 2025 | 20:50

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera memberikan sanksi tegas kepada Trans7 atas tayangan program Expose yang dinilai menyinggung pesantren dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, KH Anwar Manshur.

TEKNO
Waspada Penipuan Modus Video Call Tak Senonoh 

Waspada Penipuan Modus Video Call Tak Senonoh 

Jumat, 10 Oktober 2025 | 18:06

Baru-baru ini tengah beredar modus penipuan berbasis digital melalui scam video call. Skemanya, pelaku menghubungi calon korban melalui panggilan video lalu melakukan tindakan tak senonoh selama panggilan berlangsung.

BANTEN
Tangani Radiasi Cesium-137 di Cikande, Pemprov Banten Relokasi Warga Targetkan Dekontaminasi 2 Bulan

Tangani Radiasi Cesium-137 di Cikande, Pemprov Banten Relokasi Warga Targetkan Dekontaminasi 2 Bulan

Senin, 13 Oktober 2025 | 21:10

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 (Cs-137) mengambil langkah taktis dan terukur untuk menuntaskan masalah radiasi di kawasan Modern Cikande, Kabupaten Serang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill