Connect With Us

DPRD Tangsel Telisik Dugaan Pungli SDN Pondok Pucung 2

Rachman Deniansyah | Rabu, 3 Juli 2019 | 21:03

Sekretariat DPRD Kota Tangsel. (TangerangNews/2019 / Rachman Deniansyah)

 

TANGERANGNEWS.com-Dugaan pungutan liar (pungli) di SDN Pondok Puncung 2, Kecamatan Pondok Aren, Tangsel mulai digali anggota legislatif setempat.

Komisi II DPRD Kota Tangsel memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Kepala Sekolah SDN Pondok Pucung 2, serta perwakilan komite sekolah, Rabu (3/7/2019).

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ahmad Syawqi.

"Tadi kita memintai keterangan, yang pertama itu adalah apakah benar tejadi pungli di sekolah. Kita melihat ini tidak parsial, berarti semua sekolah yang ada di Kota Tangsel," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel.

Ditanya soal dugaan pungli berupa dana untuk pembelian buku, iuran kegiatan komputer, instalasi proyektor (infocus), dan kegiatan sekolah di SDN Pondok Pucung 2 sebagaimana diungkap Rumini mantan guru honorer di sekolah tersebut, Syawqi mengatakan harus dibedakan antara pungutan dengan sumbangan.

Baca Juga :

"Misalnya, saya secara pribadi menyumbang itu diperbolehkan. Sedangkan kalau secara berkala misalnya tanggal berapa musti dibayar itu sifatnya mengikat. Nah itu kategorinya pungutan," tambahnya.

Namun, pihaknya masih akan mendalami dugaan pungli tersebut dalam rapat triwulan Komisi II pekan depan.

"Tadi kami menggarisbawahi soal pungutan instalasi proyektor. Menurut pengakuan dari Kadindikbud, itu tidak ada biaya pemasangan. Nanti kita bawa lagi di rapat triwulan hari Senin besok," tukasnya. 

Dalam rapat itu, pihaknya akan meminta laporan terkait penggunan dana BOS dan BOSDA tahun 2017 dan 2018.

Kepala Dindikbud Tangsel, Taryono.

Kepala Dindikbud Tangsel, Taryono menjelaskan, bahwa pihak juga tengah melakukan pemeriksaan. 

"Kami dari Dindik ajukan pemeriksaan. Inspektorat didampingi BKPP. Pemeriksaannya kita tunggu saja hasilnya," ucapnya. 

Saat ditanyakan terkait alokasi penggunaan dana BOS, Taryono mengaku bahwa tak ada persentase yang mengatur terkait penggunaan dana BOS. 

"Pengadaan buku sudah dianggarakan dalam BOS, yang buku siswa ditanggung BOSDA, gak ada persentase, semua buku pelajaran gratis," tukasnya.(RMI/HRU)

NASIONAL
DPR Minta Pemutihan BPJS Jangan Korbankan Peserta yang Disiplin Bayar Iuran

DPR Minta Pemutihan BPJS Jangan Korbankan Peserta yang Disiplin Bayar Iuran

Jumat, 7 November 2025 | 15:10

Rencana pemerintah untuk memberlakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran bagi sekitar 23 juta peserta BPJS Kesehatan kategori pekerja informal (BPU) disambut positif sebagai upaya meringankan beban masyarakat.

AYO! TANGERANG CERDAS
Tak Ada Bocoran, Kemendikdasmen Sebut Soal TKA Berbeda Tiap Perangkat

Tak Ada Bocoran, Kemendikdasmen Sebut Soal TKA Berbeda Tiap Perangkat

Selasa, 4 November 2025 | 12:56

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta para siswa yang akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk tidak terpancing mencari bocoran soal.

BANDARA
Bandara Soekarno-Hatta Masuk Daftar Top 50 Global Megahubs 2025

Bandara Soekarno-Hatta Masuk Daftar Top 50 Global Megahubs 2025

Rabu, 5 November 2025 | 19:04

Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang dan I Gusti Ngurah Rai Bali masuk ke dalam daftar Megahubs 2025 yang dirilis OAG Aviation, penyedia data penerbangan global terkemuka asal Inggris.

KAB. TANGERANG
ASN Terlibat Jaringan Narkoba, Pemkab Tangerang Bakal Tes Urine Seluruh Pegawainya

ASN Terlibat Jaringan Narkoba, Pemkab Tangerang Bakal Tes Urine Seluruh Pegawainya

Jumat, 7 November 2025 | 14:35

Usai terungkapnya dugaan keterlibatan seorang aparatur sipil negara (ASN) Kecamatan Legok dalam jaringan peredaran narkotika antarprovinsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana melakukan tes urine secara menyeluruh

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill