TANGERANGNEWS.com-Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan segera dimulai. Guna memastikan keamanan, Kepolisian Republik Indonesia akan menerjunkan anggotanya.
Setidaknya, hingga jadwal hari pencoblosan yang dilaksanakan pada 23 September 2020, 1.000 personel polisi akan diterjunkan.
Kepolisian Resort (Polres) Tangsel pun telah mengajukan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) kepada Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangsel.
BACA JUGA:
"Usulan kami Rp6,9 miliar lebih," ucap Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Polres Tangsel, Komisaris Hasadungan Damanik, Selasa (1/10/2019).
Ia menjelaskan, dana itu diusulkan untuk dipergunakan sebagai honor petugas yang dikerahkan selama tahapan Pilkada Tangsel 2020 berlangsung.
Contohnya, lanjut Damanik, tepat pada hari pemungutan suara akan dikerahkan sebanyak 884 personel gabungan. Seperti dari Satuan Sabhara sebanyak 5 kompi, dan Brimob 2 kompi.
Selain itu, kata dia, pengerahan petugas keamanan ini juga mendatangkan bantuan personel atau BKO dari Polda Metro Jaya.
"Kami maunya aman," imbuhnya.
Diketahui, Pemkot Tangsel telah melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu serta Polres pada hari ini. Adapun pembahasannya, yaitu anggaran hibah Pilkada Tangsel yang bersumber dari APBD 2020.(MRI/RGI)
PLN UID Banten melalui UP3 Serpong memastikan pasokan listrik tetap stabil selama penyelenggaraan 16th Kompas100 CEO Forum, yang dihadiri empat Menteri Kabinet Indonesia Maju
TODAY TAG
OPPO resmi meluncurkan perangkat A6x, smartphone terbaru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan perangkat yang stylish, awet, dan nyaman digunakan sepanjang hari.
Telkomsel secara resmi memperkuat komitmennya dalam mendukung konektivitas jemaah haji dan umroh dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Program Kerja Sama Penyediaan Layanan Telekomunikasi bersama Palmeera Lounge, yang berlokasi di Terminal 2F
DPRD Kabupaten Tangerang tengah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), setelah adanya arahan dari Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah segera merevisi aturan tersebut.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
