TANGERANGNEWS.com-Pembangunan Tugu Pamulang yang terletak di Persimpangan Jalan Siliwangi, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dinilai sebagai proyek gaib karena pelaksanaannya tidak transparan.
Komentar pedas itu datang dari Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Jupry Nugroho, Kamis (15/4/2021).
Bukan tanpa sebab, ia menilai bahwa proyek pembangunan tugu tersebut sangatlah minim informasi.
Masyarakat hanya tahu ketika tugu berwarna putih kusam itu viral di media sosial, lantaran jauh dari ekspektasi.
"Persoalan yang amat sangat vital dari proyek pembangunan tugu tersebut, yaitu tidak ada transparansi dalam tahap pengadaan barang dan jasa, karena tidak ada data pengadaannya di LPSE Provinsi Banten terkait nama ataupun hal terkait proyek tersebut," ujar Jupry.
Baca Juga :
Minimya informasi siapa yang mengerjakan serta besaran tender sampai hari ini menandakan bahwa proyek ini masih misteri.
Kesulitan atas akses transparansi itu secara tidak langsung telah mengindikasikan adanya dugaan tindak korupsi.
"Jadi wajar saja bila adanya dugaan potensi korupsi pada pembangunan tugu tersebut, karena sulitnya mengakses serta minimnya informasi," ucap Jupry.
Potensi kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara, terasa sangat kental. Pasalnya, sejak awal pembangunan terlihat tak memiliki konsep.
"Tapi hari ini tiba-tiba diperbaiki, pertanyaannya anggaran dari mana yang dipakai, karena tidak ada papan informasi," kata Jupry.
Tak hanya itu, anggaran untuk membuat tugu tersebut sebesar Rp300 juta yang disebutkan Kepala Dinas PUPR Banten patut dipertanyakan.
"Apakah benar hanya Rp300 juta, atau lebih? Serta atas dasar apa pernyataan tersebut? Masyarakat seolah dibuat bingung dan pasti ada yang salah akan hal itu," pungkasnya. (RAZ/RAC)
PT Angkasa Pura Indonesia menginformasikan terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi yang disertai potensi windshear di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada Senin 6 April 2026 siang.
TODAY TAG
Pemerintah memastikan rencana kegiatan belajar mengajar secara online atau daring bagi siswa sekolah yang sempat diwacanakan mulai April 2026 resmi dibatalkan.
Baru-baru ini, di sebuah ruang sidang di Kabupaten Karo, akal sehat kolektif kita baru saja dieksekusi tanpa ampun. Seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan wajah serius—dan mungkin tanpa beban dosa—menggugat sebuah realitas ekonomi modern
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam tiga bulan ke depan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
