TANGERANGNEWS.com-Pembangunan Tugu Pamulang yang terletak di Persimpangan Jalan Siliwangi, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dinilai sebagai proyek gaib karena pelaksanaannya tidak transparan.
Komentar pedas itu datang dari Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Jupry Nugroho, Kamis (15/4/2021).
Bukan tanpa sebab, ia menilai bahwa proyek pembangunan tugu tersebut sangatlah minim informasi.
Masyarakat hanya tahu ketika tugu berwarna putih kusam itu viral di media sosial, lantaran jauh dari ekspektasi.
"Persoalan yang amat sangat vital dari proyek pembangunan tugu tersebut, yaitu tidak ada transparansi dalam tahap pengadaan barang dan jasa, karena tidak ada data pengadaannya di LPSE Provinsi Banten terkait nama ataupun hal terkait proyek tersebut," ujar Jupry.
Baca Juga :
Minimya informasi siapa yang mengerjakan serta besaran tender sampai hari ini menandakan bahwa proyek ini masih misteri.
Kesulitan atas akses transparansi itu secara tidak langsung telah mengindikasikan adanya dugaan tindak korupsi.
"Jadi wajar saja bila adanya dugaan potensi korupsi pada pembangunan tugu tersebut, karena sulitnya mengakses serta minimnya informasi," ucap Jupry.
Potensi kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara, terasa sangat kental. Pasalnya, sejak awal pembangunan terlihat tak memiliki konsep.
"Tapi hari ini tiba-tiba diperbaiki, pertanyaannya anggaran dari mana yang dipakai, karena tidak ada papan informasi," kata Jupry.
Tak hanya itu, anggaran untuk membuat tugu tersebut sebesar Rp300 juta yang disebutkan Kepala Dinas PUPR Banten patut dipertanyakan.
"Apakah benar hanya Rp300 juta, atau lebih? Serta atas dasar apa pernyataan tersebut? Masyarakat seolah dibuat bingung dan pasti ada yang salah akan hal itu," pungkasnya. (RAZ/RAC)
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap di Jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, selama akhir pekan panjang, terhitung Kamis hingga Minggu, 15–18 Januari 2026.
TODAY TAG
Wali Kota Tangerang Sachrudin membantah informasi yang beredar di masyarakat terkait isu perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2005.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Komisi VII DPR RI memberikan teguran terkait masalah banjir, kemacetan hingga delay penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Masalah klasik ini dinilai dapat menghambat kemajuan pariwisata Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
