TANGERANGNEWS.com - Direktur Personal Branding dan Riset Visi Nusantara, Subandi Musbah, merasa khawatir akan partisipasi pemilih di Pilkada Kota Tangerang 2018.
Sebab, miliaran rupiah akan percuma kalau hanya calon tunggal yang tentunya akan menurunkan partisipasi pemilih.
Meski KPU Kota Tangerang belum secara resmi memastikan bahwa Pilkada Kota Tangerang 2018 hanya diikut sertakan calon tunggal, tetapi Subandi menyebut hal ini sudah hampir dipastikan. Sebab petahana telah memborong 12 partai politik.
BACA JUGA:
"Masyarakat berpikir 'Enggak usah datang ke TPS, orang calonnya hanya satu' jadi mungkin masyarakat berpikir ngapain datang ke TPS," kata dia, Minggu (14/1/2018).
KPU Kota Tangerang harus mampu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan melaksanakan pola sosialisasi yang tepat.
"Sehingga tidak menghamburkan APBD. Coba menggandeng khatib, tokoh masyarakat, pendeta, dan seluruh stakeholder lainnya. Buat Focus Group Discussion agar masyarakat mau datang ke TPS," jelasnya.
Subandi menjabarkan, lima tahun ke depan, Kota Tangerang ditentukan oleh pencoblosan Pilkada 2018. Ketika masyarakat lebih memilih diam dirumah dan tidak datang ke TPS, berarti telah melalaikan kesejahteraan pada lima tahun ke depan.
"Jadi jangan mentang-mentang KPU punya anggaran, sosialisasi dimana-mana dengam asal," ucapnya.
KPU juga bisa melakukan improvisasi gaya sosialisasi dengan tujuan masyarakat urban maupun plural yang ada di kota Tangerang mau datang ke TPS dengan berbagai pendekatan.
"Misal, uang miliaran sosialisasi itu nanti diganti oleh kerja sama dengan ojek online, pada hari H, ojek online keliling ke kampung-kampung dengan gratis, ojek-ojek pangkalan gratis membawa dari rumah pemilih ke TPS. Ini masih menggunakan anggaran KPU ya," tutur dia.(DBI/RGI)
Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia pada usia 35 tahun. Informasi tersebut disampaikan sejumlah musisi Tanah Air melalui media sosial pada Sabtu, 7 Maret 2026, dikutip dari Kompas.
TODAY TAG
Kebutuhan hunian nyaman dan terintegrasi di kawasan penyangga Jakarta terus meningkat seiring perkembangan kehidupan urban.
Memulai bisnis tanpa legalitas yang jelas bisa menjadi hambatan besar di masa depan. Banyak pelaku usaha akhirnya kesulitan saat ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti tender.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengevaluasi sejumlah jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan kebutuhan dunia kerja.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews