Connect With Us

Biaya Pilkada Kota Tangerang Rp61,3 Miliar Dinilai Kecil

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 15 Januari 2018 | 14:00

Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

 
TANGERANGNEWS.com - Pemerintah Kota Tangerang telah memberikan hibah daerah kepada KPU Kota Tangerang untuk mengoperasikan Pilkada 2018 sebesar Rp61,3 miliar. KPU pun mengaku akan menghemat dana tersebut.
 
"NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang kita tanda tangani sebesar Rp61,3 miliar, tapi tentu dengan kondisi yang seperti ini kami akan cukup banyak melakukan penghematan," ujar Ketua KPU Kota Tangerang, Sanusi Pane, Minggu (14/1/2018) malam.
 
Menurut Sanusi, penggunaan NPHD untuk mensosialisasikan Pilkada Kota Tangerang sebesar 13 persen. Hal itu dikarenakan, semulanya KPU menganggarkan biaya untuk sosialisasi dengan mencetak alat peraga kampanye sebanyak lima pasangan calon.
 
Namun, mengingat hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar, KPU akan mengkondisikan NPHD tersebut.

"Lumayan cukup banyak hampir 13 persen dari dana yang ada kegiatan-kegiatan sosialisasi kita dimulai dari tingkat KPU sampe TPS," kata Sanusi.
 
Sanusi menjelaskan, partisipasi pemilih di Kota Tangerang sebanyak 1,5 juta jiwa. Sementara untuk per satu pemilih, KPU menganggarkan indeksnya sebesar Rp43.800 per pemilih.

BACA JUGA :

"Jadi sebenarnya per kepala itu kecil, karena kita anggarannya per pemilih hanya segitu, dan itu sudah mengcover kampanyenya, sosialisasinya, honorariumnya, kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi indeksnya segitu, ya kecil lah sebenernya," tuturnya.
 
Besaran harga indeks per pemilih tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah lain. "Jika dibanding daerah lain mungkin se-Banten saja kita yang paling kecil untuk indeks per pemilihnya," paparnya.(DBI/HRU)

OPINI
Membenahi Kekuasaan: Dari Naluri Politik Menuju Nalar Ilmu Pengetahuan

Membenahi Kekuasaan: Dari Naluri Politik Menuju Nalar Ilmu Pengetahuan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:03

Kekuasaan sering kali merasa mengetahui apa yang terbaik bagi rakyatnya. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah dapat membuat peraturan, mengalokasikan anggaran, membangun infrastruktur, dan menentukan arah pembangunan.

TEKNO
Fundamental dan Teknikal Solana di Akhir Tahun 2026

Fundamental dan Teknikal Solana di Akhir Tahun 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:16

Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu

BANTEN
Race Pack Jawara Run 2026 Diambil 24 Oktober, Ini Syarat dan Lokasinya

Race Pack Jawara Run 2026 Diambil 24 Oktober, Ini Syarat dan Lokasinya

Kamis, 22 Oktober 2026 | 13:27

Peserta PLN Mobile Jawara Run 2026 dapat mengambil perlengkapan lomba atau race pack pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Alun-alun Pancaniti, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill