TANGERANGNEWS.com—Terdakwa kasus kecelakaan maut, Aurelia Margaretha Yulia, 26, divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan hukuman lima tahun enam bulan penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang, Selasa (25/8/2020).
Jaksa penuntut umum (JPU) Haerdin yang sebelumnya menuntut terdakwa 11 tahun penjara pun menanggapi putusan pengadilan.
"Kami kan menuntut 11 tahun, vonisnya lima tahun enam bulan. Untuk sementara, kami pikir-pikir dulu. Kami pertimbangkan untuk banding atas putusan itu," ujar Haerdin usai sidang putusan tersebut.
Haerdin mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan putusan hakim yang memberikan vonis lebih ringan dari tuntutannya.
Pihaknya akan mengkonsultasikan hasil putusan itu kepada Kasi Pidana Umum untuk menentukan langkah selanjutnya.
Baca Juga :
"Saya harus laporan dulu ke kasi pidum (pidana umum), bagaimana pertimbangannya. Biasanya kami banding," katanya.
Sebelumnya, majelis hakim Arif Budi Cahyono menyatakan terdakwa Aurelia terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan hingga memicu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Andre Njotohusodo, 50, meninggal.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aurelia Margaretha anak Bahtiar dengan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan," ucapnya.
Aurelia didakwa melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Hakim juga menetapkan bahwa terdakwa Aurelia untuk tetap ditahan. Sementara, beberapa barang bukti dikembalikan, juga ada yang dimusnahkan.
"Menetapkan Honda Brio, STNK, SIM A, unit handphone Iphone dikembalikan ke Aurelia. Satu buah minuman alkohol Soju kadar 19 persen, flashdisk Sandisk dimusnahkan," kata Arif. (RMI/RAC)
Tidak bisa dimungkiri, dalam sistem kapitalisme sumber pemasukan utama negara didapatkan dari pajak. Maka tidak heran jika akhirnya berbagai cara dilakukan demi menertibkan rakyat dalam membayar pajak
TODAY TAG
Bagi para pemilik kucing, pemandangan kucing yang tidur atau duduk di atas alat elektronik seperti laptop atau komputer tentu sudah sangat familiar.
Pengacara Tb Chaeri Wardana alias Wawan, Sukatma angkat bicara terkait terkait pemanggilan kliennya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten atas kasus dugaan korupsi pembangunan sport center.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihapus. Ia menilai, sistem tersebut tidak cocok diterapkan di semua daerah.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
